Tanggapan Presiden Jokowi soal Sistem Zonasi PPDB, Banyak Masalah dan Harus Dievaluasi

Jokowi mengakui memang sistem zonasi dan pendaftaran PPDB masih harus dievaluasi karena banyak permasalahan di lapangan.

Editor: Yoseph Hary W
KOMPAS.com/HAMZAH
Presiden Joko Widodo (Jokowi) usai acara pembagian sertifikat di GOR Tri Dharma, Gresik, Jawa Timur, Kamis (20/6/2018). 

Tanggapan Presiden Jokowi soal Sistem Zonasi dalam Pendaftaran PPDB Online 2019, Banyak Masalah di Lapangan dan Harus Dievaluasi

TRIBUNJOGJA.COM - Permasalahan sistem zonasi PPDB online 2019 telah menuai protes. Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) pun mendapat banyak pertanyaan dari media terkait hal itu. 

Jokowi mengakui memang sistem zonasi dan pendaftaran PPDB masih harus dievaluasi karena banyak permasalahan di lapangan. 

Sistem Zonasi PPDB 2019 Belum Dipahami Kepala Daerah, Pengamat Beri 4 Rekomendasi Perbaikan

Saat kunjungan di Gresik Jawa Timur, Kamis (20/6/2019), Presiden Jokowi pun memberikan komentar dan tanggapannya. 

Dikutip tribunjogja.com dari kompas.com, Presiden Joko Widodo mengatakan agar masalah sistem zonasi PPDB ditanyakan langsung kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ( Mendikbud) Muhadjir Effendy.

Ia mengakui bahwa saat ini memang masih banyak masalah di lapangan terkait sistem zonasi dan PPDB yang canangkan pemerintah.

"Tanyakan pada Menteri Pendidikan. Memang di lapangan banyak masalah yang perlu dievaluasi, tapi tanyakan kepada Menteri Pendidikan," kata Jokowi saat ditanyai awak media usai menyerahkan 3.200 sertifikat di GOR Tri Dharma, Gresik, Jawa Timur, Kamis (20/6/2019).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) usai acara pembagian sertifikat di GOR Tri Dharma, Gresik, Jawa Timur, Kamis (20/6/2018).
Presiden Joko Widodo (Jokowi) usai acara pembagian sertifikat di GOR Tri Dharma, Gresik, Jawa Timur, Kamis (20/6/2018). (KOMPAS.com/HAMZAH)

Jokowi tidak menutupi bahwa memang banyak permasalahan yang perlu dievaluasi dari penerapan sistem zonasi di PPDB pada tahun ajaran kali ini dibanding dengan sebelumnya.

Sebelumnya, Muhadjir sudah sempat menjelaskan alasan dipilihnya sistem zonasi PPDB untuk tahun ajaran kali ini, yakni harapan akan pemerataan pendidikan di Indonesia.

Namun, para wali murid di sejumlah daerah protes serta tidak menerima kehadiran sistem zonasi, lantaran dianggap merugikan dan tidak menghargai capaian akademik yang telah siswa dapatkan.

Mahasiswa Fisipol UGM Bisa Sarapan Gratis Sebelum Ujian Semester

Selain itu, sistem zonasi PPDB juga dianggap memiliki sejumlah kejanggalan.

Salah satunya lokasi rumah siswa pendaftar yang berada di Samudera Hindia. Hal ini ditemukan panitia PPDB SMPN 3 Tulungagung.

Dari data azimut yang diserahkan, ternyata jarak rumah siswa ke sekolah ada yang tidak masuk akal.

Saat dimasukkan ke dalam sistem, rumah pendaftar itu jaraknya yang mencapai 5.000 kilometer dan 11.000 kilometer dari sekolah.

Kejanggalan lainnya, ditemukan siswa yang tinggal di 4 derajat lintang selatan dan lokasinya dekat di garis khatulistiwa di Pulau Kalimantan.

Untuk kejanggalan ini, panitia menduga kesalahan azimut ini dimungkinkan karena orangtua atau sekolah memotret rumah dengan aplikasi lain.

Sumber: Kompas.com
Halaman 1/4
Rekomendasi untuk Anda
  • Ikuti kami di

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved