PPDB Sistem Zonasi

Demo Tolak PPDB Sistem Zonasi di Kota Surabaya, Ratusan Orangtua Calon Siswa Hentikan Mobil Dinas

Demo Tolak PPDB Sistem Zonasi di Kota Surabaya, Ratusan Orangtua Calon Siswa Hentikan Mobil Dinas

Editor: Hari Susmayanti
SURYA.co.id/SOFYAN CANDRA ARIF
Ratusan Wali Murid Demo PPDB SMP Sistem Zonasi, Hentikan Mobil Plat Merah & Tuntuk Ketemu Gubernur 

Demo Tolak PPDB Sistem Zonasi di Kota Surabaya, Ratusan Orangtua Calon Siswa Hentikan Mobil Dinas

TRIBUNJOGJA.COM -  Penerimaan siswa baru di tingkat SMP di Kota Surabaya yang menggunakan sistem zonasi mendapatkan penolakan dari orangtua calon siswa.

Ratusan orangtua calon siswa yang tergabung dalam Komunitas Orangtua Peduli Pendidikan Anak SMP Se-Surabaya ( KOMPAK) yang tengah melakukan aksi unjukrasa di  Taman Apsari, Jalan Gubernur Suryo Surabaya, Rabu (19/6/2019) siang meminta pemerintah mengevaluasi PPDB sistem Zonasi.

Bahkan saat melakukan aksi tersebut, para orangtua calon siswa ini menyetop mobil dinas plat merah bernopol L 14 yang tengah melintas di jalan tersebut.

"Kami yang memilih Bu Khofifah kami ingin zonasi dihapus kami ingin bertemu Bu Khofifah, saya beri waktu 10 menit," ujar orator.

Pendaftaran PPDB Online 2019 Tingkat SD dan SMP di Sleman Akan Dibuka pada 21 Juni dan 28 Juni

Peserta yang melaksanakan aksi unjurasa ini terdiri dari orangtua wali murid calon siswa SMP dan SMA.

Sebelumnya, jalur penerimaan siswa dengan sistem zonasi dalam PPDB SMP negeri kota Surabaya menyebabkan munculnya polemik.

Para calon pendaftar PPDB SMP negeri kota Surabaya menganggap adanya sistem Zonasi ini membingungkan dan dianggap tidak adil.

Bahkan, para wali murid sampai melakukan aksi protes di kantor Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Selasa (18/6/2019).

Dikutip Tribunjogja.com dari SURYA.co.id dari berbagai artikel, berikut sederet fakta terkait sistem Zonasi PPDB SMP negeri kota Surabaya.

1. Website Bermasalah

Situs pendaftaran PPDB SMP negeri kota Surabaya mengalami gangguan pada hari pertama pendaftaran.

Akibatnya, website tampilannya belum sinkron dengan data yang masuk dari pendaftar.

2. Seolah Tidak Merata

Kebijakan adanya jalur Zonasi sebenarnya untuk melakukan pemerataan terhadap sejumlah sekolah negeri yang ada.

Halaman
123
Sumber: Surya
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved