Kota Yogya

Satpol PP Kota Yogyakarta Selidiki Perusahaan yang Tak Bayar THR

Satpol PP dilibatkan dalam tim deteksi dini bersama dengan Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta.

Satpol PP Kota Yogyakarta Selidiki Perusahaan yang Tak Bayar THR
TRIBUNJOGJA.COM / Suluh Pamungkas
Berita Kota Yogya 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Christi Mahatma Wardhani

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta (Satpol PP) dilibatkan dalam tim deteksi dini bersama dengan Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta.

Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Satpol PP Kota Yogyakarta, Agus Winarto mengatakan tim deteksi dini tersebut berkaitan dengan permasalahan ketenagakerjaan, salah satunya adalah pemberian Tunjangan Hari Raya (THR).

"Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta memiliki posko pengaduan, terkait dengan permasalahan THR. Satpol PP Kota Yogyakarta termasuk dalam tim deteksi dini. Tetapi untuk penangan masalah tetap ada jadi wewenang dinas dulu, baru dilaporkan kepada OPD terkait," katanya pada Tribunjogja.com, Minggu (12/5/2019).

Mencicipi Bakpia Premium dan Nasi Pedas Ala Kenes Resto & Bakery

Ia menjelaskan dalam tim pendeteksi dini tersebut, Satpol PP juga memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan, jika ada perusahaan mengikutsertakan pegawainya dalam jaminan sosial, termasuk jika perusahaan tidak memberikan THR.

Jika menemukan pelanggaran, pihaknya tidak serta merta memberikan penindakan.

Namun pihaknya akan melakukan mediasi terlebih dahulu.

"Kalau sesuai Perda, kami diberikan wewenang untuk melakukan penyelidikan. Apabila ada yang melanggar, misalnya perusahaan tidak memberikan THR, kami akan melakukan mediasi terlebih dahulu oleh mediator. Jadi tidak langsung dilakukan dengan penindakan," jelasnya.

Disnakertrans DIY Buka Posko Pengaduan THR

Sementara itu, Kepala Bidang Kesehatan dan Hubungan Industrial Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, Tri Karyadi Riyanto menambahkan sebelum menindaklanjuti laporan, pihaknya akan melakukan validasi terlebih dahulu.

Validasi tersebut perlu disampaikan untuk memastikan kebenaran laporan pengaduan tersebut.

"Kalau ada laporan pengaduan THR, kami akan validasi dulu. Benar tidak seperti itu, jangan-jangan karena ada mis komunikasi. Maka kita harus cek dulu ke perusahaan. Memastikan bahwa laporan tersebut benar, apalagi nanti selain buka posko di kantor, kami juga membuka melalui pesan WhatsApp," tambahnya.

"Nah aduan dari karyawan itu adalah dasar kami untuk kroscek. Benar begitu atau tidak, jangan-jangan cuma laporan palsu. Tetapi dengan pesan atau aduan itu sebagai dasar dan bukti kami," tutupnya. (*)

Penulis: Christi Mahatma Wardhani
Editor: Gaya Lufityanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved