Yogyakarta
Parameter Tukin Harus Obyektif
Di sisi lain dalam manajemen ASN modern mensyaratkan kesejahteraan menjadi bagian tidak terpisahkan dari kinerja yang semakin bagus dan positif.
Penulis: Agung Ismiyanto | Editor: Ari Nugroho
lihat foto
Laporan Reporter Tribun Jogja, Agung Ismiyanto
TRIBUNJOGJA. COM, YOGYA - Wakil Ketua DPRD DIY, Arif Noorhartanto mengatakan, terkait tukin, penilaian yang harus dilaksanakan secara obyektif mendasarkan pada instrumen yang fair.
Parameter ini, sebut Inung harus dibahas secara mendalam di internal eksekutif dan disepakati bersama.
Adanya tukin ini, paparnya, jika dilaksanakan secara optimal bisa menjadi seleksi alam bagi pegawai yang tidak produktif.
Baca: Tukin Harus Optimalkan Kinerja PNS
“Kalau yang kerjanya tidak bagus dan kurang produktif maka seharusnya terpinggirkan dan ini alamiah terjadi. Dan, harus ada upaya pembinaan untuk peningkatan kualitas ASN ke depannya,” urainya.
Di sisi lain dalam manajemen ASN modern mensyaratkan kesejahteraan menjadi bagian tidak terpisahkan dari kinerja yang semakin bagus dan positif.
Baca: Pemprov Rumuskan Parameter Kinerja untuk Tukin PNS
Dibandingkan dengan TPP atau tunjangan daerah, tukin berbasis penilaian dan kriteria akan lebih objektif.
Selain itu, Inung juga berharap ada seleksi terbuka untuk semua posisi dan jabatan.
Sehingga, kapabilitas dan kompetensi para ASN akan semakin terlihat.
Hal ini juga menjadi bagian dari manajemen ASN keseluruhan dan amanat dari UU nomor 5 tahun 2014 sehingga bagi daerah harus melakukan berbagai langkah penyesuaian. (TRIBUNJOGJA.COM)
