Rencana Pembangunan Embarkasi Haji, Hasto Prioritaskan Lahan di Triharjo

TRIBUNJOGJA.COM, KULON PROGO - Pemerintah Kabupaten Kulon Progo berharap rencana pembangunan embarkasi haji yang baru di DIY bisa direalisasikan di Kulon Progo.

Dari sekian pilihan, lahan di Desa Triharjo, Kecamatan Wates dijadikan prioritas usulan.

Bupati Kulon Progo, Hasto Wardoyo, sebelumnya memang sudah mengusulkan tiga titik calon lokasi pembangunan embarkasi haji itu kepada Gubernur DIY.

Selain Triharjo, usulan lokasi lainnya yang ditawarkan adalah Desa Hargomulyo (kecamatan Kokap) dan Desa Margosari (Pengasih).

Hanya saja, belakangan ini, Pemkab Kulon Progo menilai Triharjo lebih berpotensi mengingat sebagian tanahnya berstatus milik pemerintah dan sisanya menggunakan tanah kas desa setempat.

"Triharjo lebih potensial karena di sana tanah milik Dinas Pertanian dan di belakangnya ada tanah kas desa,"kata Hasto, Jumat (5/4/2019).

Baca: Dewan Dukung Langkah Pembangunan Embarkasi oleh Pemda DIY

Lokasi tersebut disebutnya sangat cocok untuk membangun kantor embarkasi sekaligus asrama haji.

Pihaknya juga menginginkan nantinya di situ ada pelayanan keimigrasian.

Hasto mengatakan usuan ini masih dikonsultasikan dengan Gubernur DIY.

Pemkab dalam hal ini berharap embarkasi itu bisa dibangun tahun ini atau selambatnya 2020 nanti.

Kepala Desa Triharjo, Samsu Giharto mengatakan lahan yang ada di desanya sebagai calon lokasi embarkasi haji itu memiliki luasan sekitar 9 hektare.

Mencakup 5 hektare tanah kas desa dan 4 hektare Paku Alam Ground (PAG).

Tanah kas desa berada di area persawahan dan saat ini sebagian dikontrak rutin oleh Pabrik Gula Madukismo Bantul sebagai perkebunan tebu sedangkan sisanya ditanami padi oleh petani setempat.

Adapun tanah bersatus PAG mencakup kawasan gedung balai desa dan hunian serta ruang usaha masyarakat.

Ada sekitar 10 kepala keluarga yang tinggal di lahan tersebut.

Baca: Sekda: Jarak Bandara dan Lokasi Calon Embarkasi Tak Lebih dari 1 Jam

"Itu tidak menjadi masalah karena tanahnya bukan hak milik mereka. Tapi harus ada kepastian dulu dari pemerintah. Mereka kan juga butuh tempat baru beserta lahan pengganti untuk petani. Perangkat desa juga perlu tanah pengganti untuk pelungguh yang terpakai,"kata Samsu.

Rencana pemanfaatan tanah tersebut menurutnya sudah dikomunikasikan desa dengan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (PTR) Kulon Progo.

Pihak desa disebutnya menyambut baik rencana pemanfaatan tanah tersebut namun diharapkan pemerintah juga segera memberi kepastian.

Pasalnya, hal itu akan berhubungnan dengan musyawarah desa dalam merumuskan RAPBDes serta mengantisipasi kemungkinan adanya kerugian lantaran Pemdes berencana merehabilitasi balai desa yang turut terdampak.

Setidaknya, ada ancang-ancang yang bisa dilakukan Pemdes seandainya rencana pembagnunan embarkasi itu jadi dilakukan di Triharjo.

"Kalau memang jadi di sini, sekalian (balai desa) pindah saja, tidak perlu rehab,"katanya.(TRIBUNJOGJA.COM)