Kota Yogyakarta
ICM Laporkan Dugaan Kampanye Terselubung dalam Spanduk
Cici, sapaan akrabnya mengatakan, sesuai Perbawaslu tersebut laporan bisa dilakukan secara langsung tidak langsung.
Penulis: Kurniatul Hidayah | Editor: Ari Nugroho
lihat foto
Laporan Reporter Tribun Jogja Kurniatul Hidayah
TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Indonesian Court Monitoring (ICM) membuat laporan terkait dugaan kampanye terselubung yang dituangkan dalam bentuk spanduk, di Bawaslu DIY, Senin (21/1/2019).
Direktur ICM, Tri Wahyu menjelaskan bahwa spanduk tersebut bertuliskan kalimat yang mencatut nama Sri Sultan Hamengku Buwono X selaku Gubernur DIY yang juga menyebut nama salah satu calon presiden Pemilu 2019.
"Tim investigasi kami menemukan ada spanduk yang tidak mencantumkan nama pemasang dan juga tidak berizin. Ada lebih di satu lokasi, yakni di Kota Yogyakarta, Bantul, dan Sleman," bebernya saat di Kantor Bawaslu DIY, Senin (21/1/2019).
Penempatan spanduk di area kota, lanjutnya, berada di lima lokasi strategis.
Lokasi tersebut meliputi perempatan Tugu Paal Putih, perempatan Pingit, perempatan jalan Jenderal Sudirman, Jalan dr Wahidin, dan sisi timur embung Klitren.
Baca: Masukan Unsur Kampanye Saat Reses, 2 Anggota DPRD Kota Magelang Ditegur Bawaslu
"Selanjutnya untuk di wilayah Sleman ada di timur pasar Gamping dan di Bantul ada di perempatan Dongkelan," sebutnya.
Ia mengatakan, berdasarkan pantauan tim mereka di media sosial, mereka menemukan unsur kampanye terselubung yang bernuansa Pilpres.
"ICM menemukan setidaknya ada 2 partai, 1 caleg, dan 1 mantan direksi BUMD Kota Yogya baik terkait pemasangan atau penyebarluasan di medsos," ucapnya.
Wahyu menyebut, pihaknya menduga motif pemasangan spanduk tanpa identitas adalah untuk menyiasati UU Pemilu dan UU Keistimewaan.
"Memberi kesan ke publik bahwa Gubernur memihak calon tertentu. Ini bertentangan dengan komitmen Gubernur yang netral. Kami temukan di medsos, Sultan mengatakn dirinya harus netral. Tapi kami memandang pihak ini berlawanan," ujarnya.
Baca: Tak Terima Lagunya Digunakan Kampanye, Marzuki Kill the DJ Lapor ke Polda DIY
Ia pun meminta kepada Bawaslu agar bisa berkoordinasi dengan Satpol PP di 3 wilayah lokasi spanduk tersebut lalu menindak dengan mencopotnya.
"Bisa pakai Perwal atau Perbup tentang iklan tak berizin atau gunakan larangan pemasangan APK di lokasi strategis yang dilarang," tambahnya.
Selain itu, ia juga meminta peran serta KPU untuk mengedukasi parpol agar menaati aturan serta menekankan kepada pejabat negara agar netral dalam Pemilu 2019.
Sementara itu, Komisioner Bawaslu DIY, Sri Rahayu Werdaningsih mengatakan bahwa sesuai dengan Perbawaslu 7/2018, terdapat tiga pihak yang bisa melaporkan terkait pelanggaran kampanye.
