Patuhi Instruksi Kemendikbud, Disdikpora Gunungkidul Siap Stop Rekrut Guru Honorer

Adapun langkah ini adalah untuk menentukan kebijakan dan pemetaan, di mana saja sekolah yang masih membutuhkan tenaga guru dan pegawai.

“Sekolah mana yang masih kurang guru nanti akan kami ambil kebijakan, entah itu berkaitan dengan posisi PPPK atau bagaimananya,” tambah Bahron Rosyid.

Sebagaimana diketahui, beberapa waktu lalu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menginstruksikan secara lisan pada seluruh kepala daerah untuk stop mengangkat pegawai atau guru honorer.

Hal ini sebagai bentuk upaya dari pemerintah agar nantinya hanya ada guru PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Khusus.

"Selain itu, juga untuk memperhatikan masa depan seorang guru," ucap Bahron.

Baca: Hujan Lebat, Talud di Gunungkidul Longsor

Namun hal berbeda dikemukakan oleh Ketua Komisi D, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gunungkidul, Herry Kriswanto, ia tidak setuju dengan wacana dari Kemendikbud terkait pelarangan perekrutan guru honorer.

Hal tersebut dikarenakan masih banyak sekolah di Kabupaten Gunungkidul masih kekurangan guru selain itu tiap tahunnya banyak guru yang masuk masa pensiun sehingga dibutuhkan guru honorer.

"Harusnya melihat kondisi di masing-masing daerah, seperti apa. Saya kemarin ke daerah Ngawen dan disana hanya ada dua tenaga pengajar yang statusnya PNS yaitu kepala sekolah dan satu guru, sehingga mau tidak mau kepala sekolah harus merangkap pekerjaan," ujarnya.

Menurutnya wacana tersebut harus ditinjau lebih lanjut, karena di Gunungkidul masih banyak sekolah yang kekurangan tenaga pengajar.

"Guru honorer juga harus sesuai dengan kualifikasi guru apa yang dibutuhkan, jadi guru tersebut sesuai dengan 'SIM'nya untuk mengajar. Kalau menurut kepala Disdikpora, sekolah-sekolah yang kekurangan guru akan diisi oleh perekrutan lalu," pungkasnya. (*)