Eko Suwanto: Penting Penciptaan Lapangan Kerja untuk Atasi Pengangguran & Kemiskinan di DIY
IPM tahun 2017 dengan nilai 78,89 menjadikan Pembangunan Manusia di DIY tertinggi kedua nasional setelah DKI Jakarta.
Penulis: Susilo Wahid Nugroho | Editor: ribut raharjo
lihat foto
Walhasil, dengan tumbuh masyarakat perbatasan untuk mendapat kesejahteraan semakin terjamin. Apalagi, dengan penyediaan fasilitas publik yang membuat cost mereka berkurang.
Pengurangan pengeluaran masyarakat kelompok bawah ini juga bisa diwujudkan dengan kebijakan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) lahan pertanian.
Pemda DIY diharapkan segera mengkonsolidasikan Pemda Kabupaten/Kota se DIY untuk membebaskan PBB bagi masyarakat yang tidak mampu atau petani kecil.
Hanya saja, kebijakan ini dibatasi hanya berlaku untuk masyarakat kurang mampu yang biasanya memiliki luasan lahan pertanian di bawah satu hektare.
“Banyak yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengentaskan kemiskinan, mengurangi pengangguran dan mereduksi kesenjangan. Kuncinya harus ada perencanaan yang baik, penyelarasan, program dan penganggaran yang baik. Kami siap bekerja bersama pemerintah daerah agar hal ini terwujud,” kata Eko. (sus)
