Yogyakarta
Ma'ruf Amin Berkunjung ke Kraton Yogyakarta dan Berbincang Selama Satu Jam dengan Sri Sultan HB X
Kunjungannya ke Kraton Kilen kali ini untuk menemui Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengkubuwono X.
Penulis: Noristera Pawestri | Editor: Muhammad Fatoni
lihat foto
Laporan Reporter Tribun Jogja, Noristera Pawestri
TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Calon wakil presiden nomor urut 01, Ma'ruf Amin, berkunjung ke Kraton Kilen, Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat, Senin (15/10/2018).
Kunjungannya ke Kraton Kilen kali ini untuk menemui Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengkubuwono X.
Pertemuan antara Ma'ruf Amin dengan Sri Sultan Hamengkubuwono X ini berlangsung tertutup selama satu jam.
Rombongan Ma'ruf Amin tiba di lokasi pukul 08.20 dan meninggalkan Kraton Kilen pukul 09.22 WIB.
"Hari ini saya diterima Sri Sultan HB X, saya berbincang-bincang hampir satu jam lebih lah, bahkan beliau mengangatar saya dan menunggui saya salat di Masjid Panepen tadi ada 20 menit beliau menunggu saya salat di Masjid Panepen bersama anaknya bersama istrinya, ratunya menunggu," ucapnya.
Ma'ruf mengungkapkan, dalam kunjungannya ke Kraton Kilen ini, ia disambut baik oleh Sri Sultan Hamengkubuwono X.
"Saya merasa gembira disambut dengan hormat sekali," kata Ma'ruf.
Ma'ruf Amin yang mengenakan jas berwarna hitam dan peci hitam ini menyampaikan, pertemuannya dengan Sri Sultan Hamengkubuwono X ini mendiskusiakan mengenai banyak hal.
"Termasuk membahas mengenai demokrasi, beliau mengharapkan agar demokrasi itu tidak merusak nasionalisme tidak merusak keutuhan bangsa," lanjutnya.
Ma'ruf melanjutkan, sehingga demokrasi bisa dilaksanakan secara proporsional dan berimbang, sehingga tidak menimbulkan ketegangan-ketegangan di berbagai masalah.
"Itu harapan yang menurut saya sangat penting dalam menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa. Karena itu di dalam pilpres nanti jangan sampai upaya ingin menang itu kemudian merusak nasionalisme hanya karena kita ingin menang," tuturnya.
Sultan juga berpesan kepada Ma'ruf Amin agar bersama-sama menjaga keutuhan bangsa dan memperbaiki sistem yang perlu ada penyempurnaan.
"Bagaimana kita membangun agar kebijakan-kebijakan pusat itu serirama dengan di daerah. Jangan sampai ada centang berenang di atas A di bawah B, sehingga tidak terjadi sinkronisasi," jelasnya. (*)
