Setuju Perubahan Status PDAM, Kalangan Legislatif Minta Pemda Sleman Tingkatkan Layanan Air Bersih

Laporan Reporter Tribun Jogja Alexander Ermando

TRIBUNJOGJA.COM - DPRD Sleman menggelar rapat paripurna membahas Raperda Perubahan Status PDAM. Rapat dengar pendapat ini dilakukan pada Senin (03/09/2018).

Bupati Sleman Sri Purnomo sebelumnya mengajukan Raperda tentang menjadikan PDAM sebagai Perusahaan Umum Daerah (Perumda).

"Ini menjadi tindak lanjut dari UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No 54 Tahun 2017 tentang BUMD," ujar Purnomo dalam pembukaan rapat.

Mengenai Raperda ini, 8 fraksi yang hadir menyatakan persetujuannya tentang perubahan status tersebut. Meskipun demikian, ada sejumlah hal yang perlu diperhatikan pemerintah.

Ketua Fraksi Golkar Hari Wicaksono Putra misalnya, menginginkan perubahan status tersebut mampu menambah pendapatan daerah.

"Apalagi jika pegawainya ditambah, maka otomatis kinerja harus lebih ditingkatkan lagi. Dengan demikian bisa menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD)," papar Hari.

Baca: Wacana PDAM Jadi PUD, DPRD Sleman Sampaikan Pandangannya Hari Ini

Sementara itu, Ketua Fraksi PDIP Gustan Ganda meminta Pemkab Sleman berfokus pada perbaikan jaringan distribusi air minum.

Ia pun juga berharap agar kualitas air lebih baik serta jumlahnya meningkat dengan adanya perubahan status tersebut.

"Kami berharap, peningkatan layanan dan perbaikan tersebut dilakukan secara merata ke seluruh kecamatan," kata Gustan.

Usai rapat, Ketua DPRD Sleman Haris Sugiharta menyerahkan seluruh masukan tersebut ke Sri Purnomo.

Selanjutnya, Sri Purnomo akan memberikan respon mengenai pendapat para anggota legislatif.

"Bupati akan hadir kembali pada rapat paripurna tanggal 17 September mendatang," ujar Haris.(tribunjogja)