Atasi Lahan Pertanian yang Terendam, Pemkab Bantul Siagakan Backhoe

TRIBUNJOGJA.COM - Pemkab Bantul terus melakukan koordinasi dengan beberapa dinas terkait perihal penanganan lahan terendam di Baros dan Muneng.

Satu di antaranya adalah Dinas Perhubungan atau Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Bantul.

Baca: 21 Hektar Lahan Pertanian Terancam Puso, Petani Bantul Rugi Rp 40 Juta

Pulung Hariyadi selaku Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Bantul mengatakan, pihak DPUPKP ini menjadi pihak yang bisa memberikan rekomendasi teknis dalam upaya mengurangi luapan air di lahan pertanian.

“Teknisnya, termasuk untuk penyediaan alat berat berupa bachoe ini dari DPUPKP. Prinsipnya kita saling bekerjasama,” kata Pulung pada Tribunjogja.com, Kamis (2/8/2018).

Hal ini diamini oleh Kepala DPUPKP Bantul, Bobot Arifi`Aidin yang juga berkoordinasi dengan Pulung terkait upaya penanganan luapan air laut di lahan pertanian.

“Prinsipnya kita siap menjalankan isntruksi dari Pak Pulung. Terkait perlu tidaknya dilakukan sodetan,” kata Bobot.

Sejauh ini, menurut Bobot, didapat keputusan bahwa akan dilakukan pemantauan secara kontinyu di lokasi terdampak luapan air laut.

Baca: Terendam Banjir, Ratusan Hektare Lahan Padi di Kulonprogo Puso

Kondisi gelombang, juga akan dipantau secara berkala untuk menentukan langkah selanjutnya.

Pasalnya, gelombang pantai selatan menjadi penentu respon yang akan diambil.

“Kalau sudah dinyatakan puso sementara gelombang masih tinggi, sodetan sudah tidak perlu lagi dilakukan karena akan sia-sia. Tapi tetap kita siagakan alat berat di lokasi untuk antisipasi dilakukan sodetan jika gelombang sudah kembali normal. Tergantung situasi nanti,” kata Bobot. (*)