Yogyakarta

Belum Inkrah, Proyek Sentra PKL di Lahan eks Bioskop Indra Dipastikan Berlanjut

Padahal, atas pengabulan gugatan itu, pengadilan telah memerintahkan pembatalan sertifikat milik obyek satu dan dua.

Belum Inkrah, Proyek Sentra PKL di Lahan eks Bioskop Indra Dipastikan Berlanjut
TRIBUNJOGJA.COM / Hasan Sakri
Alat berat digunakan untuk membangun tempat parkir terpadu di lahan bekas Bioskop Indra di jalan Margo mulyo, kota Yogyakarta, Selasa (24/7/2018). 

Belum Inkrah, Proyek Sentra PKL di Lahan eks Bioskop Indra Dipastikan Berlanjut

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Meski Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Yogyakarta telah mengabulkan gugatan ahli waris lahan eks Bioskop Indra, Sukrisno Wibowo, proyek sentra pedagang kaki lima (PKL) di lokasi tersebut masih terus berlanjut.

Padahal, atas pengabulan gugatan itu, pengadilan telah memerintahkan pembatalan sertifikat milik obyek satu dan dua.

Yakni, Keputusan Kepala BPN No.39/HPL/BPN RI/2014 tentang Penjualan Rumah/Tanah dan Pemberian Hak Pengelolaan atas Nama Pemda DIY, serta sertifikat atas hak pengelolaan No.00001 Kelurahan Ngupasan dengan Surat Ukur No.00718/Ngupasan/2013 seluas 5.170.

Baca: Ahli Waris Lahan Eks Bioskop Indra Merasa Hak Individunya Terampas

Kepala Biro Hukum Sekretatiat Daerah (Setda) DIY, Dewa Isnu Broto Iman Santoso, mengatakan bahwa Pemerintah Daerah (Pemda) DIY sejauh ini telah resmi mengajukan banding terhadap putusan yang dikeluarkan oleh PTUN Yogyakarta tersebut.

"Kami sama-sama mengajukan banding. Jadi, Kementerian (Pertanahan dan ATR) banding, Kota juga. Lalu, Pemda DIY selaku tergugat intervensi juga banding. Sudah mendaftarkan," katanya, Selasa (31/7/2018).

Karena itu, Dewa menjelaskan, pembangunan sentra PKL di eks Bioskop Indra masih berlanjut, lantaran belum ada putusan inkrah.

Ia berdalih, ahli waris tidak memiliki kapasitas apapun, untuk menghentikan keberlangsungan proyek senilai Rp 44 miliar itu. 

"Kalau beliau mau menghentikan (proyek), kapasitasnya sebagai apa? Kalau bisa menghentikan, ya monggo. Kan masih belum inkrah. Masih ada mekanisme banding, lalu peninjauan. Jadi, masih ada proses yang berjalan," jelasnya.

Baca: Pembangunan Terus Berlanjut, Sentra PKL di Eks Bioskop Indra Ditargetkan Selesai Akhir Tahun

Sementara itu, kuasa hukum ahli waris lahan eks Bioskop Indra, Erick S Paat, menuturkan, walaupun belum inkrah, Pemda DIY diharuskan menghormati putusan PTUN Yogyakarta, mengenai penundaan proyek sampai berkekuatan hukum tetap.

"Pertimbangannya juga sudah disebutkan, bahwa seluruh pihak terkait harus menghormati putusan. Jadi, seharusnya tidak boleh melakukan kegiatan di situ, karena dalam pendahuluan kan isinya soal penundaan itu," tuturnya.

"Sudah dimohonkan supaya tidak ada kegiatan, maka tunda dulu. Tapi, alasan mereka selalu belum inkrah. Alasan yang sebetulnya tidak tepat," tambah Erick.

Lebih lanjut, ia menyatakan siap menyampaikan masalah ini kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), di mana ada putusan pengadilan yang tidak dihormati pemerintah.

Menurutnya, hal tersebut merupakan contoh yang buruk bagi masyarakat.

"Pemerintah kan harus memberi contoh kepada masyarakat, agar taat terhadap humum. Ini kan negara hukum. Harus hormati putusan pengadilan. Tapi, kalau pemerintah tidak menghormati, ya bagaimana itu," pungkasnya. (TRIBUNJOGJA.COM)

Penulis: aka
Editor: Ari Nugroho
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved