Kawanan Gajah Liar Rusak 40 Hektar Kebun Sawit, Warga Minta Pemerintah Segera Turun Tangan

TRIBUNJOGJA.COM - Konflik hewan liar dengan warga masih saja terjadi di wilayah Aceh.

Terbaru, kawanan gajah liar mengamuk dan menghancurkan sekitar 40 hektare lahan kebut sawit milik warga di Desa Sibintang, Kecamatan Panton Reu, Aceh Barat.

Selain di Desa Sibintang, satwa dilindungi itu juga mengobrak-abrik kebun sawit di Desa Gampong Teungoh, Kecamatan Pante Ceureumen.

Laporan amukan gajah di Sibintang diterima Serambi (tribunjogja.com group) dari warga setempat, Ali dan rekannya Nasruddin.

Kedua warga tersebut sempat mendatangi DPRK Aceh Barat, Jumat (29/6) melaporkan serangan gajah di desa mereka.

Selain merusak perkebunan juga mengancam jiwa. Kedatangan kedua warga tersebut diterima Ketua DPRK Aceh Barat, Ramli SE.

Menurut Ali, kebun sawit yang diamuk gajah dikelola oleh kelompok masyarakat yang bukan saja dari Desa Sibintang tetapi juga desa tetangga.

“Menurut perkiraan ada 40 hektare yang dirusak gajah, ada yang sudah mulai panen,” kata Ali.

Masyarakat setempat berharap pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) dan Pemkab Aceh Barat menanggulangi permasalahan ini dengan melakukan pengusiran gajah liar tersebut sehingga menjauh dari kebun.

Apalagi akhir-akhir ini kawanan gajah semakin mendekat ke permukiman sehingga mengancam keselamatan jiwa manusia.

“Kami tahu itu hewan dilindungi tidak boleh dibunuh. Tapi pemerintah juga harus ikut mengamankan kepentingan masyarakat,” kata Ali.

Ketua DPRK Aceh Barat, Ramli SE juga berharap ada langkah-langkah konkret yang dilakukan pihak terkait untuk membebaskan masyarakat dari gangguan gajah liar tersebut.

“Harus ada respons cepat untuk masalah-masalah yang terkait kepentingan masyarakat, apalagi yang sudah mengganggu sektor usaha bahkan ancaman keselamatan jiwa,” kata Ramli.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Aceh Barat, Adi Yunanda yang dikonfirmasi Serambi (tribunjogja.co, group), Jumat kemarin membenarkan terjadinya amukan gajah di Desa Sibintang dan Gampong Teungoh namun belum dilaporkan secara resmi ke pihak dinas.

“Kita coba pastikan dulu ke desa tersebut dan selanjutnya akan kita koordinasikan ke BKSDA untuk penanganan,” kata Adi.