Bandara Kulonprogo

Tuntutan Aksi Tak Dipenuhi, Warga Nilai PLN Telah Rampas Haknya

Keputusan PLN Yogyakarta yang tidak mau menyambung kembali aliran listrik menuai kekecewaan bagi warga.

Tuntutan Aksi Tak Dipenuhi, Warga Nilai PLN Telah Rampas Haknya
Tribun Jogja/ Ahmad Syarifudin
Warga yang tergabung dalam Paguyuban Warga Penolak Penggusuran - Kulon Progo (PWPP-KP) dan Aliansi Perjuangan Rakyat Tolak Bandara (APRTB)melakukan aksi di depan kantor PLN Banguntapan, Selasa(10/4/2018). 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Ahmad Syarifudin

TRIBUNJOGJA.COM - Keputusan Perusahaan Listrik Negara (PLN) Yogyakarta yang tidak mau menyambung kembali aliran listrik bagi warga terdampak pembangunan bandara Kulonprogo menuai kekecewaan bagi warga.

Perwakilan warga, Sofyan, mengaku sangat kecewa atas keputusan yang disampaikan pihak PLN tersebut.

"(Hasil audiensi) PLN tidak bisa menyambungkan listrik lagi. Kami selaku warga sangat kecewa keputusan itu, karena listrik merupakan hak kami sebagai warga negara. Hak kami selaku konsumen," ujar Sofyan, usai keluar dari ruang Audiensi gedung PLN, Selasa (10/04/2018) malam.

Diceritakan sebelumnya, warga Temon, Kulonprogo, bersama puluhan relawan mendatangi kantor PLN area Yogyakarta.

Kedatangan mereka untuk menuntut pengembalian arus listrik yang dinilainya telah diputus secara sepihak oleh perusahaan listrik negara tersebut.

Namun, kendati sudah melakukan aksi selama kurang lebih dua jam lebih untuk meminta kepastian, perusahaan Listrik Negara (PLN) justru menyatakan sikap menolak untuk menyambungkan kembali arus listrik kepada warga terdampak penolak penggusuran bandara Kulonprogo.

Hal itu dikatakan Manager PLN Yogyakarta, Eric Rossi, usai melakukan audiensi bersama perwakilan warga.

Menurutnya, rekomendasi dari Ombudsman Republik Indonesia (ORI) yang dinilainya PLN melakukan maladministrasi sudah disampaikan.

Namun demikian, ia berpegang teguh bahwa apa yang dilakukan PLN untuk memutus arus listrik di tanah warga terdampak Bandara Kulonprogo sudah sesuai prosedur dan aturan yang berlaku.

"Kami sudah sesuai prosedur. Dasar pemberitahuan PLN kepada pelanggan pemiliknya adalah Angkasa Pura. Harusnya Angka Pura yang memberitahukan kepada warga. Jadi kami tidak melakukan maladministrasi," ujar Eric.

Dirinya mengaku tidak bisa mengabulkan permintaan warga untuk dilakukan pemasangan listrik kembali, karena berdasar pada konsinyasi yang telah dilakukan Angkas Pura bersama warga di Pengadilan Negeri Wates.

"Kami sudah sesuai prosedur. Tidak akan dipasang listrik lagi," tegasnya lagi.

"Jika yang meminta warga kami tidak bisa. Namun jika Angkasa Pura kami bisa," jelas dia. (tribunjogja)

Penulis: Ahmad Syarifudin
Editor: has
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved