Kebutuhan Embarkasi dan Asrama Haji Baru di DIY Sudah Mendesak

"Untuk terima masuk saja hanya satu demi satu (kloter). Sementara kalau tertunda, akan semakin panjang begitu, karena waktu penerimaan jamaah itu kan antara 1-2 jam, setiap 1-2 jam harus ganti jamaah," tuturnya.

Menurut Lutfi, pada dasarnya Menteri Agama RI sudah menyetujui pembangunan embarkasi dan asrama haji baru di Yogyakarta.

Namun, sampai sajauh ini, belum ada alokasi lahan yang jelas, karena Kemenag sendiri tidak diperbolehkan melakukan pengadaan lahan.

"Karena itu, kami berharap ada lahan stimulan dari Pemda DIY. Kalau ada stimulan dari sini, lalu pembangunan itu boleh dilakukan, ya nanti kita bangun. Tapi, itu bukan kapasitas saya, nanti biar teman-teman dewan saja," cetusnya.

"Jadi, 1,5 hektare dibebaskan Pemda DIY, kemudian yang bangun Kemenag. Nanti, kalau misalnya butuh perluasan, insyaallah Kemenag bisa menambahkan lahan," imbuh Lutfi.

Baca: SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta Ajarkan Pelaksanaan Ibadah Haji dan Umrah Pada Para Siswa

Karena itu, sampai sejauh ini, pihaknya belum bisa memastikan dimana lokasi pembangunan embarkasi dan asrama haji baru itu.

Menurutnya, sarana itu bisa saja dibangun di Kulonprogo, atau tidak menutup kemungkinan di Bantul, tergantung stimulan dari pemerintah.

"Jarak tempuh ke bandara itu kan maksimal 60 menit, yang memenuhi standar seperti itu, kalau lebih dari itu sudah melelahkan. Jadi, sebenarnya masih mungkin di Bantul, tidak harus di Kulonprogo. Apalagi, Yogyakarta-Solo itu kan sekarang crowded," tukasnya.

Lebih lanjut, sama halnya dengan status manajemen pengelolaan embarkasi dan asrama haji baru tersebut, Lutfi juga mengaku belum bisa memberi kepastian.

Ia mencontohkan, untuk embarkasi di Solo, merupakan kepemilikian Pemda Jawa Tengah.

"Kalau misal manajemen pelayanan jamaah haji, ya dari Kemenag. Tapi, kalau manajemen pengelolaan, tergantung pemilik embarkasi itu. Tapi, kalau di Yogyakarta ini nanti lolos, artinya Kemenag bisa punya embarkasi sendiri," pungkasnya. (TRIBUNJOGJA.COM)