Kebutuhan Embarkasi dan Asrama Haji Baru di DIY Sudah Mendesak

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Kanwil Kementerian Agama (Kemenag) DIY menilai kebutuhan embarkasi dan asrama haji baru di Yogyakarta sudah sangat mendesak.

Pasalnya, saat ini, kondisi Embarkasi Solo dan Asrama Haji Donohudan, Boyolali, sudah semakin padat.

Kepala Kanwil Kemenag DIY, Muhammad Lutfi Hamid, mengatakan bahwa embarkasi dan asrama haji baru di Yogyakarta nantinya, akan memberi pelayanan yang lebih, dibanding Donohudan, salah satunya karena lebih mudah diakses oleh jamaah yang lokasinya jauh dari Solo.

"Karena kita tidak lagi bicara mengenai zonasi. Dalam konteks layanan, akses mana yang paling cepat, itu yang akan kita manfaatkan," katanya, usai menjumpai Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, di Komplek Kepatihan, Yogyakarta, Selasa (10/4/2018).

Lutfi menjelaskan, seandainya ada embarkasi dan asrama haji di Yogyakarta, maka jamaah dari sejumlah daerah di Pulau Jawa bagian selatan, bisa tercakup.

Misalnya, dari Wonosobo dan Purwokerto, dipastikan lebih memilih ke Yogyakarta dibanding harus ke Solo.

Baca: Pemda DIY Sambut Baik Wacana Pembangunan Embarkasi Baru

"Begitu juga dengan yang di Pacitan, kalau ke Surabaya kan jauh, ya sudah mending ke Yogyakarta saja. Apalagi, besok kalau sudah dibangun jalur lintas selatan, mereka akan lebih gampang ke sini, jarak tempuhnya jelas lebih cepat," jelasnya.

"Karena asas kita kan adalah memberi pelayanan cepat dan memuaskan bagi jamaah. Jadi, sekali lagi, bukan persoalan zonasi," tambah Lutfi.

Ia tidak memungkiri, rencana pembangunan embarkasi dan asrama haji baru karena adanya New Yogyakarta International Airport (NYIA) di Kulonprogo.

Terlebih, dengan status sebagai bandara internasional, nantinya pesawat berbadan besar bisa mendarat di sana.

"Dengan pesawat berbadan besar, itu sangat ekonomis, karena satu kloter nanti bisa diisi sekitar 455 jamaah. Itu kalau dengan badan besar. Selama ini, di Solo kan hanya untuk pesawat kecil, sehingga jamaah per kloternya hanya 355 saja," ucapnya.

Baca: Penerbangan Haji Indonesia ke Arab Saudi Bakalan Tanpa Transit Tahun Ini

Lutfi menuturkan, asrama haji Donohudan sekarang hanya memiliki satu tempat penerimaan jamaah haji saja.

Ditambah kondisi jalan-jalan di sekitarnya yang sering mengalami kepadatan, membuat proses penerimaan jamaah tersebut menjadi seringkali tertunda.

"Untuk terima masuk saja hanya satu demi satu (kloter). Sementara kalau tertunda, akan semakin panjang begitu, karena waktu penerimaan jamaah itu kan antara 1-2 jam, setiap 1-2 jam harus ganti jamaah," tuturnya.

Menurut Lutfi, pada dasarnya Menteri Agama RI sudah menyetujui pembangunan embarkasi dan asrama haji baru di Yogyakarta.

Namun, sampai sajauh ini, belum ada alokasi lahan yang jelas, karena Kemenag sendiri tidak diperbolehkan melakukan pengadaan lahan.

"Karena itu, kami berharap ada lahan stimulan dari Pemda DIY. Kalau ada stimulan dari sini, lalu pembangunan itu boleh dilakukan, ya nanti kita bangun. Tapi, itu bukan kapasitas saya, nanti biar teman-teman dewan saja," cetusnya.

"Jadi, 1,5 hektare dibebaskan Pemda DIY, kemudian yang bangun Kemenag. Nanti, kalau misalnya butuh perluasan, insyaallah Kemenag bisa menambahkan lahan," imbuh Lutfi.

Baca: SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta Ajarkan Pelaksanaan Ibadah Haji dan Umrah Pada Para Siswa

Karena itu, sampai sejauh ini, pihaknya belum bisa memastikan dimana lokasi pembangunan embarkasi dan asrama haji baru itu.

Menurutnya, sarana itu bisa saja dibangun di Kulonprogo, atau tidak menutup kemungkinan di Bantul, tergantung stimulan dari pemerintah.

"Jarak tempuh ke bandara itu kan maksimal 60 menit, yang memenuhi standar seperti itu, kalau lebih dari itu sudah melelahkan. Jadi, sebenarnya masih mungkin di Bantul, tidak harus di Kulonprogo. Apalagi, Yogyakarta-Solo itu kan sekarang crowded," tukasnya.

Lebih lanjut, sama halnya dengan status manajemen pengelolaan embarkasi dan asrama haji baru tersebut, Lutfi juga mengaku belum bisa memberi kepastian.

Ia mencontohkan, untuk embarkasi di Solo, merupakan kepemilikian Pemda Jawa Tengah.

"Kalau misal manajemen pelayanan jamaah haji, ya dari Kemenag. Tapi, kalau manajemen pengelolaan, tergantung pemilik embarkasi itu. Tapi, kalau di Yogyakarta ini nanti lolos, artinya Kemenag bisa punya embarkasi sendiri," pungkasnya. (TRIBUNJOGJA.COM)