Petugas PPK-PPS Tak Boleh Asal-Asalan di Medsos

TRIBUNJOGJA.COM, BANTUL - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bantul melakukan pengambilan sumpah janji dan pembekalan kepada para Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) terpilih Bantul di Hotel Ros In, Bantul, Jumat (9/3/2018) siang.

Ada 51 PPK dan 225 PPS yang diambil sumpah janji.

Jumlah ini sudah sesuai standar yang ditentukan yaitu tiga tenaga PPK tiap kecamatan (Bantul 17 kecamatan) dan tiga PPS tiap desa (Bantul 75 desa).

Pembekalan yang dilakukan oleh KPU jadi penanda mereka mulai bekerja.

Hadir di acara pengambilan sumpah janji dan pembekalan petugas KPU Bantul, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Bantul, beberapa kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) beserta seluruh PPK dan PPS.

Pengambilan sumpah janji dilakukan sesuai agama masing-masing.

Baca: Pemilu Lima Kotak akan Jadi Tantangan Bagi 51 PPK dan 258 PPS di Sleman

Ketua KPU Bantul, Muhammad Johan Komara berpesan kepada para petugas PPK dan PPS Bantul untuk bekerja sesuai dengan tugasnya.

Menilik PPK dan PPS sebagai salah satu bagian terpenting dalam proses persiapan Pemilu 2019, Johan meminta mereka menjaga sikap netral.

"Petugas PPK dan PPS harus netral dari dalam hati. Juga terlihat netral di mata orang lain termasuk saat beraktifitas di media sosial (facebook, twitter, instagram). Artinya saat beraktifitas di media sosial harus bijak dan tidak menimbulkan prasangka (tidak netral) dari orang lain," kata Johan.

Aktivitas yang dimaksud Johan ini tak melulu pada postingan foto atau status seseorang kaitannya dengan Partai Politik (Parpol) tertentu semata.

Lebih dari itu, komentar bahkan like juga harus diperhatikan dan tak boleh yang akhirnya menimbulkan kesan menjadi tidak netral.

Baca: KPU Bantul Ambil Sumpah Janji Petugas PPK-PPS

Diyakini Johan, media sosial punya pengaruh besar terhadap kehidupan sosial seseorang begitupun saat pemilu.

Pasalnya, media sosial kerap dijadikan alat untuk menunjukkan keberpihakan seseorang atau kelompok terhadap Parpol tertentu.