Hasil Evaluasi SAKIP Wilayah III Tahun 2017 Meningkat

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Wilayah III tahun 2017, menunjukkan peningkatan.

Rata-rata sebesar 47,57, meningkat 8,59 poin dari tahun sebelumnya, yakni 45,91.

Sebanyak 34 daerah mendapat predikat A, BB dan B.

Walau begitu, masih ada pula 131 kabupaten, atau kota, yang masuk dalam katagori CC, C dan D.

Bahkan, terdapat juga 21 daerah, yang sampai sejauh ini tidak kunjung menyampaikan laporan kinerjanya.

Menariknya, di Wilayah III, yang meliputi pemerintah povinsi dan kabupaten, atau kota, di Sulawesi, DIY, Jawa Tengah, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat tersebut, Pemda DIY menjadi satu-satunya yang berhasil meraih predikat A.

Baca: Pemda DIY akan Hibahkan Lima Kendaraan untuk Si Thole

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) RI, Asman Abnur, menyampaikan apresiasinya kepada pemerintah daerah, yang telah melakukan berbagai upaya, atau perbaikan nyata, guna peningkatan efisiensi birokrasi.

"Saya mengharapkan para bupati, walikota dan sekretaris daerah, untuk lebih fokus dan lebih serius, memperhatikan tata kelola pemerintahan yang baik, sekaligus berorientasi pada hasil," ucapnya, di Hotel Tentrem, Yogyakarta, Selasa (13/2/2018).

Terhadap 131 kabupaten, atau kota, yang masih berkutat di katagori CC, C dan D, Asman menekankan, supaya sesegera mungkin melakukan study tiru, ke pemerintah daerah lain, yang sudah menerapkan SAKIP dengan kualitas yang lebih baik.

"Kita harus mengubah mindset, dari sebelumnya bermental menghabiskan anggaran, menjadi mental memberi manfaat dari hasil kerja yang dilakukan," cetusnya.

Lanjut Asman, sejalan dengan instruksi Presiden RI dalam berbagai kesempatan, agar seluruh instansi pemerintah dapat mewujudkan birokrasi yang efisien. Hal itu, ditunjukkan melalui penggunaan anggaran negara yang sebesar-besarnya, untuk kemakmuran rakyat.

"Efisien tidak cukup hanya dengan memotong anggaran, tetapi juga dengan mendorong peningkatan efektivitas pemanfaatan anggaran, oleh seluruh instansi pemerintah," lanjutnya.

Baca: Ini Harapan Manajemen Si Thole Terkait Rencana Armada Hibah dari Pemda DIY

Sementara efisiensi dalam birokrasi, menurutnya, hanya bisa terjadi, apabila akuntabilitas dapat diwujudkan oleh birokrasi itu sendiri.