Hasil Evaluasi SAKIP Wilayah III Tahun 2017 Meningkat

"Akuntabilitas yang berorientasi pada hasil, atau kinerja, hanya akan tercapai apabila birokrasi dapat menerapkan manajemen berbasis kinerja dengan baik atau SAKIP," ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Asman juga memberikan apresiasi kepada beberapa pemerintah provinsi dan kabupaten, atau kota, yang sejauh ini telah mengimplementasikan e-budgeting di lingkungan pemerintahnya masing-masing.

"E-budgeting ini merupakan langkah yang baik, bagi suatu pemerintah, dalam mencegah munculnya program kegiatan 'siluman', serta mencegah terjadinya penyimpangan," ucapnya.

Baca: Menpan RB Pertimbangkan PNS Tetap Masuk Hari Sabtu - Minggu

Akan tetapi, menurut Asman, e-budgeting yang dilaksanakan saat ini, belum sepenuhnya didasarkan, atau diintegrasikan dengan kinerja yang akan diwujudkan (outcome), sehingga belum mampu meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

"Saya berharap, e-budgeting yang bapak dan ibu implementasikan itu, dapat diselaraskan dengan kinerja yang akan diwujudkan, e-performance based budgeting," katanya.

Asman menuturkan, mengacu pada hasil evaluasi tahun lalu dan berdasar data yang telah dihitung, masih terdapat potensi pemborosan minimal 30 persen, dari APBN, atau APBD, di luar belanja pegawai setiap tahunnya, dengan nilai sekitar Rp 392,87 triliun.

"Namun, dengan terbangunnya e-performance based budgeting di beberapa kementerian dan lembaga, pemerintah kabupaten, kota, serta lrovinsi, kini dapat diwujudkan efisiensi atas anggaran, minimal Rp 41,15 triliun," tuturnya. (TRIBUNJOGJA.COM)