Ganti Rugi Lahan Bandara Belum Jelas, Warga Eks WTT Mengadu ke Help Desk
Mereka kini terpaksa mengontrak rumah di sekitar Temon sebagai tempat tinggal sementara.
Penulis: Singgih Wahyu Nugraha | Editor: Ari Nugroho
Warga berharap PT AP I selaku pemrakarsa pembangunan bandara diharapkan lebih peka dan besikap manusiawi dalam menerapkan regulasi dan menyikapi kesulitan warga terdampak.
"Rata-rata nilai kontrak rumah di Temon mencapai Rp600.000 per bulannya. Dari mana kami bisa dapat uang? Nilai hasil appraisal ulang juga belum diketahui besarannya dan kapan pencairannya saat kami tanyakan. Padahal, itu bisa jadi modal kami untuk bangun rumah lagi," kata Andung.
Baca: Angkasa Pura Kembali Cairkan Ganti Rugi Pembebasan Lahan Bandara Senilai Rp22 Miliar
Sesuai fungsi help desk sebagai pusat aduan dan layanan informasi seputar proyek NYIA, warga juga berharap ada solusi atau penyelesaian masalah yang dilakukan secara cepat.
Warga berharap pertemuan itu tak berakhir tanpa ujung pangkal solusi.
"Kami berharap secepatnya ada solusi karena mereka punya akses ke pusat. Kami pun siap jika harus dipertemukan dengan pemangku kebijakan lainnya," ujarnya.
Warga lainnya, Puji Waluyo mengatakan, sudah tiga bulan belakangan dirinya mengontrak setelah rumahnya dirobohkan pada November 2017 lalu.
Ia pun mengaku kelimpungan cari biaya kontrak dan nafkah untuk keluarganya setelah tanah pertanian garapannya terkena proyek bandara.
Sedangkan, tanahnya itu sama sekali belum dibayar ganti ruginya karena masuk daftar lahan terkonsinyasi.
Baca: PT Angkasa Pura Temui Sri Sultan HB X Bahas Desain Bandara NYIA Kulonprogo
"Rumah sudah dirobohkan, belum dapat apa-apa. Sekarang saya mumet mikir bayar kontrakan dan menghidupi dua anak saya," kata dia.
Adapun terkait peluang kerja dalam proyek pembangunan bandara, warga menilai pihak pemrakarsa melalui kontraktornya masih lebih banyak merektur tenaga dari luar daerah.
Sedangkan jumlah warga terdampak yang diikutsertakan sebagai tenaga kerja hingga saat ini masih sangat minim, sekalipun untuk pekerjaan kasar.
Warga meminta pelaksana proyek lebih memperhatikan nasib warga terdampak dan memprioritaskannya dalam pekerjaan tersebut.(TRIBUNJOGJA.COM)
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/jogja/foto/bank/originals/eks-wtt-mengadu-ke-help-desk-bandara_20180212_170605.jpg)