AP I Tak Segan Gusur Paksa Jika Warga Tak Segera Kosongkan Lahan
Ada beberapa warga yang bidang tanahnya dikonsinyasi menolak menerima surat peringatan terakhir.
Penulis: Singgih Wahyu Nugraha | Editor: Gaya Lufityanti
lihat foto
TRIBUNJOGJA.COM, KULONPROGO - Surat perintah (SP) pengosongan lahan pembangunan bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA) telah dilayangkan PT Angkasa Pura I untuk kali ketiga.
Perusahaan pemrakarsa pembangunan bandara itu menyatakan tak akan segan menggusur paksa warga jika peringatan itu tak dihiraukan.
Project Secretary Pembangunan NYIA PT AP I, Didik Tjatur mengatakan, SP 3 telah dilayangkan pada 20 November lalu bersamaan proses penilaian ulang aset sebagian warga terdampak dan pembayaran ganti rugi tanaman bagi penggarap Paku Alam Ground (PAG).
Surat peringatan itu diberikan langsung kepada warga yang sudah menjalani pelepasan hak atas tanahnya maupun warga yang ganti rugi bidang lahannya dititipkan (konsinyasi) ke Pengadilan Negeri (PN) Wates.
Pihaknya meminta mereka segera mengosongkan lahan tersebut dan hengkang selambatnya 24 November.
Didik menegaskan pihaknya tak akan segan melakukan pengosongan paksa dengan penggusuran jika peringatan itu tak direspon.
"Kami akan tetap gusur. Pasti akan ke arah sana karena secara tanah kan haknya sudah beralih ke negara dengan konsinyasi tersebut," kata Didik, Jumat (24/11/2017).
Diakuinya ada beberapa warga yang bidang tanahnya dikonsinyasi menolak menerima surat peringatan tersebut.
Meski demikian, pihaknya tak ambil pusing dan menitipkan surat itu kepada pemerintah desa untuk disampaikan kepada warga bersangkutan.
Konsinyasi diikuti pelepasan hak (pelepasan hubungan hukum) itu menurutnya memiliki ketetapan hukum sesuai ketentuan perundang-undangan.
Sehingga, warga diharapkan bisa mematuhinya dengan bergegas mengosongkan lahan.
Meski begitu, Didik mengatakan pihaknya tidak serta merta langsung menggusur paksa dan merobohkan bangunan milik warga.
Melainkan, ada beberapa tahapan yang akan dilakukan.
Di antaranya, rapat koordinasi dengan pihak terkait seperti Perusahaan Listrik Negara, kepolisian, dan perangkat desa setempat.
Ia mengaku belum bisa memastikan pelaksanaan gusur paksa tersebut.
