Teks Khotbah Idul Fitri Muchammad Romahurmuziy di Jombang

Mencegah kemungkaran dengan “tangan” atau kekuasaan hanya boleh bagi pelaku yang memiliki kewenangan tersebut, yaitu pemerintahan penyelenggara Negara. Karena pemerintahlah yang mampu membuat sistem serta menjalankan wewenangnya dalam mengubah, menolak, menjauhkan, menghindarkan, dan mengendalikan kerusakan (mafsadah) yang mungkin timbul sehingga kemungkaran bisa hilang atau berkurang.

Kewenangan pemerintah dalam menjalankan sistem kehidupan sebenarnya sudah diisyaratkan dalam Al-Qur’an surat An-Nisa’ ayat 59 disebutkan;

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah RasulNya dan ulil Amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan rasulnya, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih baik akibatnya”.

Ayat ini memberi isyarat bahwa selain diwajibkan mentaati perintah Allah dan rasulNya, kita sebagai umat Islam diwajibkan pula mentaati ulil amri atau pemerintah sepanjang mereka mentaati Allah dan Rasul-NYA. Kenapa kita harus mentaati?, karena pemerintah dipilih oleh mayoritas untuk mengatur dan menjaga ketertiban penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Karena itu upaya politik untuk masuk di wilayah kekuasaan pemerintahan, bahkan memegang kekuasaan secara penuh, sebuah kewajiban umat Islam. Sebab, selain bertujuan penegakan syariat Islam, juga karena adanya larangan menjadikan orang kafir sebagai pemimpin. Allah SWT berfirman:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mu’min.” (QS. An-Nisa: 144).

Jama’ah Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah

Dunia politik merupakan sarana meraih kekuasaan, baik sebagai legislatif, yudikatif, maupun eksekutif. Dalam Islam, seorang muslim yang ingin menjadi politisi harus mempunyai niat dan motivasi yang benar. Dalam bukunya Pedoman Islam Bernegara, Ibnu Taimiyah dengan tegas menyatakan bahwa kekuasaan hanya merupakan mandat dari Allah yang diberikan kepada hamba-hamba pilihan-Nya, yaitu ahlul halli wal ‘aqdi yang dalam konteks hari ini adalah politisi. Sebab itu, Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa politisi yang tidak mengindahkan agama, melakukan penyelewengan dan tidak mampu menjawab tuntutan kemanusiaan, dianggap mengingkari prinsip-prinsip syari’ah. Untuk itu berpolitik dalam Islam harus diniatkan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, membela kepentingan rakyat, dan Amar Ma’ruf Nahi Munkar.

Berpolitik dalam Islam, harus meniscayakan iman dan taqwa sebagai landasan politik yang hendak dibangun. Tanpa iman dan taqwa, seorang politisi mudah terjerumus kepada keputusan dan perilaku politik yang menyimpang. Tanpa iman dan taqwa, seorang politisi dapat membiarkan terinjak-injaknya kebenaran dan keadilan, serta berlangsungnya kemungkaran di depan matanya.

Seorang politisi juga harus mempunyai kesadaran teologis bahwa dirinya berfungsi sebagai Khalifatullah di muka bumi untuk melakukan pembangunan dan akan mempertanggungjawabkan kepemimpinannya tidak saja kepada manusia, tetapi juga kepada Allah SWT. Dalam konteks ini, Rasulullah SAW bersabda;

''Semua kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya”. (HR. Bukhari-Muslim).

Jama’ah Shalat Idul Fitri yang berbahagia

Politisi sejati bukanlah politisi yang menghalalkan segala cara dalam menggapai tujuan. Politisi sejati adalah politisi yang senantiasa mengutamakan moralitas dalam berpolitik, tidak mengutamakan kepentingan pribadi dan kelompoknya.

Pendek kata, sekali lagi saya tegaskan jabatan bukanlah kemuliaan. Jabatan adalah amanah dan ujian. Kemuliaan itu tidak datang dari jabatan kita, tapi sikap kita terhadap jabatan. Jika kita lulus dalam ujian mengemban amanah jabatan, kita akan mulia. Sebaliknya jika kita gagal, jabatan akan menjadi fitnah. Karena itu "Jadikan akhirat di hatimu. Dunia di tanganmu. Dan kematian di pelupuk matamu", (Imam Asy-Syafi'i)." (*)