Antara Prancis dan Yogya

Daendels mencegah Sultan menyerahkan tampuk kekuasaan kepada putera mahkota.

Pertimbangan politisnya ialah, Daendels ingin menata ulang perbatasan antara istana Kasunanan Surakarta dan Yogyakarta, serta wilayah pemerintah Belanda yang dituangkan dalam perjanjian tahun 1743 dan 1746.

Sultan melimpahkan persoalan itu ke tangan Daendels pada 23 Desember 1810 lantaran menyangkut eksistensi kedua kerajaan. Tak berselang lama, digelar kontrak politik oleh kedua belah pihak.

Daerah Kedu, Demak, Jepara, Grobogan, Wirosari, dan Selo, ditukar guling dengan kawasan milik Gubernemen Belanda di Boyolali dan Galuh.

Beban raja Hamengku Buwana bertambah, yaitu diminta memelihara benteng di Klaten dan jalan yang melintasi Kota Gudeg, kala itu.

Sebetulnya, masih ada setumpuk kisah historis yang menarik antara Prancis dengan Kasultanan Yogyakarta periode kolonial. Masa telah bersalin.

Kini, kegiatan kebudayaan yang disalurkan oleh IFI dan wacana keilmuan Prancis yang tumbuh di Indonesia melalui École française d'Extrême-Orient (Sekolah Prancis untuk Timur Jauh, disingkat EFEO), memberi kelir apik dalam hubungan sosial yang harmonis.

Aktivitas kebudayaan yang pekat dengan rasa kemanusiaan, tentu menguntungkan kedua belah pihak. Bukan tanpa alasan jika kita turut bersedih sekaligus marah atas tindakan teroris yang merusak ketentraman Paris itu... (*)

Heri Priyatmoko
Dosen Sejarah Fakultas Sastra Universitas Sanata Dharma