Antara Prancis dan Yogya

TRAGEDI Paris belum tuntas dipercakapkan, sebab ada persoalan rasa kamanungsan yang terkoyak di sana. Banyak korban bergelimpangan akibat aksi Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS).

Masyarakat dunia menghujatnya, tak terkecuali Indonesia. Bangsa kita menenun hubungan dengan negara Menara Eiffel itu.

Yogyakarta, misalnya. Selain ada jurusan Bahasa Prancis di Universitas Gadjah Mada (UGM), terdapat pula lembaga mentereng bernama Institut Français Indonesia (IFI).

Lembaga ini memanggul misi mengenalkan budaya Prancis dengan konsep keragaman budaya, memberi pelatihan Bahasa Prancis, dan berperan aktif dalam diskusi intelektual.

Lembaga yang berada di bawah naungan Kementerian Luar Negeri Prancis dan Kedutaan Besar Prancis di Indonesia itu merupakan pintu guna memahami jagad Prancis.

Maka, maklum, bila tak sedikit anak muda tertarik mengikuti program yang diadakan IFI ataupun sekadar bermain di kantin sembari mencecap secangkir teh hangat.

Ditarik mundur jauh ke belakang. Prancis pernah mengangkangi Indonesia tahun 1808-1811.

Louis Napoleon, anak dari saudara Napoleon Bonaparte, menugasi Marsekal Herman Willem Daendels untuk mengurusi dan mempertahankan Jawa dari invasi Inggris.

Detik itu, Keraton Kasultanan Yogyakarta dipimpin oleh Sultan Hamengku Buwono II, yang kelak disebut Sultan Sepuh.

Negara Belanda tunduk kepada Kekaisaran Prancis jalaran keok di medan perang. Otomatis, Jawa ganti dikuasai Prancis. Kenyataan ini bikin Daendels girang untuk mengujicoba sejumlah gagasan di tanah koloni.

Terkenal begitu kejam, Daendels pun ditempeli julukan Marsekal Besi, Tuan Besar Guntur, atau Mas Galak, oleh masyarakat pribumi.

Ia mengkontrol relasi antara raja Jawa dengan pihak penjajah. Semula, pengawasan ini dikerjakan oleh gubernur dari pesisir utara Jawa, tetapi kemudian jabatan ini dihapus.

Di sini, Daendels mau memotong ikatan batin antara raja lokal dengan kompeni Belanda yang potensial merongrong kekuasaan Prancis di tingkat Hindia Belanda.

Seluruh residen diminta menghadap dan diganti sesuai keinginan Daendels, lantas diberi pangkat menteri.

Tak berhenti di situ, Daendels menelurkan regulasi mengubah upacara tradisional keraton. Intervensi yang kelewatan ini menyebabkan pimpinan istana Kasultanan berang.