Peran Aktif Perempuan Dibutuhkan untuk Musrenbang

Laporan Reporter Tribun Jogja, Rendika Ferri K

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Perencanaan pembangunan merupakan hal penting dalam pembangunan.

Tak hanya pemerintah, namun masyarakat termasuk perempuan juga dapat turut andil menyusun rencana pembangunan selama setahun kedepan, melalui suatu kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kota Yogyakarta, Lucy Irawati, mengatakan, Musrenbang adalah kegiatan musyawarah tahunan yang dilakukan pemerintah untuk menghimpun aspirasi masyarakat.

Ia mengatakan, mekanisme perencanaan mulai dari tingkat kelurahan hingga ke tingkat nasional melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sesuai undang-undang 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

"Tujuannya adalah menetapkan program substansial yang akan dilaksanakan pemerintah berdasarkan kebutuhan masyarakat. Aspirasi masyarakat ditampung sebagai bahan pertimbangan perencanaan pembangunan," tutur Lucy, Rabu (4/11/2015).

Lucy menjelaskan, dalam pelatihan Musrenbang yang dihadiri Kader PKK se Kota Yogyakarta ini masyarakat bisa berpartisipasi aktif untuk menganalisa keadaan mereka dan membuat usulan sesuai kebutuhan.

"Perencanaan dan penganggaran partisipatif mengupayakan usulan masyarakat tidak hanya formalitas belaka dalam musrembang, tetapi memberikan kepastian bahwa program yang diusulkan dapat terakomodasi," ujarnya.

Lucy menambahkan, berdasarkan musrenbang tahun kemarin, sudah ditetapkan bahwa kuota kehadiran perempuan minimal 25 persen.

Namun dari jumlah tersebut apakah turut aktif berpartisipasi mengajukan usulan dan kritik berdasar data dan fakta yang terjadi dilapangan, atau hanya sekedar memenuhi kuota.

"Bukan soal kehadiran, yang jadi perhatian kita ke depan adalah berapa persen program yang dirancang sesuai kebutuhan gender perempuan dan anak. Kita harus mampu mengajukan usulan dan kritik, dan tak hanya sekedar hadir saja," katanya. (tribunjogja.com)