Mulai Ada Titik Temu Pembicaraan Antar Anggota Dewan Kota Yogya

Laporan Reporter Tribun Jogja, Yosep Harry Wibowo

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Benang kusut perbedaan pandangan dan tersendatnya komunikasi di kalangan anggota dan pimpinan DPRD Kota Yogyakarta mulai terurai. Dua pimpinan, Ketua DPRD Kota Yogyakarta, Sujanarko, dan wakilnya, M Ali Fahmi, menunjukkan sinyal adanya langkah awal memulai kinerja dewan agar efektif.

Sujanarko mengatakan, setelah beberapa kali terjadi aksi saling berkirim surat antara ketua, wakil dan fraksi-fraksi di DPRD, kini masing-masing mulai membuka diri berkomunikasi secara informal. Hal itu berarti ada harapan kinerja dewan akan segera masuk pada pembahasan materi yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.

"Di dalam beku, tapi ternyata komunikasi di luar cair. Setelah surat-suratan, kami mulai kemarin SMS-an untuk ketemu di luar," kata Sujanarko, Jumat (26/9).

Sebelumnya, anggota dewan samasekali belum memulai bekerja secara efektif lantaran dinamika di DPRD justru tidak kondusif. Sejak dilantik pada 12 Agustus 2014, anggota dewan dan pimpinan belum memiliki kesamaan pandangan untuk masuk dalam pembahasan yang menyangkut kepentingan publik. Mereka justru silang pendapat dalam mengawali kinerja.

Ketua DPRD saat itu meminta pembahasan alat kelengkapan didahulukan, agar dewan segera dapat membahas LKPj LPJ 2013 dan anggaran perubahan. Hal itu sesuai aspirasi FPDIP. Namun, dua wakil ketua dewan cenderung senada dengan lima fraksi lainnya, agar mendahulukan pansus tata tertib.

Aksi saling berkirim surat pun terjadi. Surat permohonan dari ketua DPRD dilayangkan ke fraksi-fraksi untuk meminta delegasi anggota yang akan duduk di alat kelengkapan dewan. Surat itu dibalas surat protes oleh dua wakilnya, yaitu M Ali Fahmi dan Ririk Banowati.

Belakangan, sejumlah fraksi terpancing ikut serta melayangkan surat ke pimpinan dewan tersebut. Mereka meminta pembahasan tata tertib dewan didahulukan daripada membahas alat kelengkapan. Sementara situasi politik berkembang jelang RUU Pilkada diketok, Fraksi PKS DPRD Kota berubah sikap dengan mengirimkan surat ke pimpinan, berisi keprihatinan atas dinamika di dewan yang tidak kondusif.

"Situasi seperti ini tanggungjawab saya. Maka semua fraksi perlu endapkan soal perbedaan pandangan," kata Sujanarko.

Langkah terbaru berupa komunikasi via pesan singkat, menurut Sujanarko, terjadi sejak Kamis sore hingga malam. Dia mengaku telah berkomunikasi informal dengan sejumlah fraksi. Dari semua fraksi, tiga di antaranya akhirnya sepakat fokus untuk mengawali kinerja dengan baik.

Terkait polemik antara mendahulukan pembahasan pansus tata tertib atau membahas alat kelengkapan dewan, Sujanarko menyatakan keduanya bisa jalan bersamaan. "Sudah komitmen bersama. Gambarannya hampir sama, dua-duanya jalan. Soal teknisnya menyusul," kata Sujanarko.

Sujanarko menegaskan, terpenting adalah bekerja secara kelembagaan. Dengan pola pikir senada, harapannya pekerjaan dewan, termasuk tunggakan-tunggakan dewan periode sebelumnya dapat segera diselesaikan. "Asalkan komitmen ini tidak ada pengingkaran. Jangan saling menelikung," pesan Sujanarko.

Lebih lanjut, menurutnya, pekan depan semua pimpinan fraksi akan dikumpulkan untuk pertemuan formal. Dia meyakini, komunikasi yang diawali secara informal akan menyelesaikan semua persoalan.

Termasuk masalah gaji tenaga bantuan non PNS selama November - Desember yang belum dianggarkan, meski belum tentu terkover di anggaran perubahan, akan direalisasikan berdasarkan peraturan walikota.

Wakil Ketua I DPRD, M Ali Fahmi, membenarkan, saat ini sudah mulai ada titik temu untuk memulai kinerja dewan. Komunikasi informal telah terjadi antar pimpinan.