Megaproyek Bandara Kulonprogo
Warga Tetap Tolak Megaproyek Bandara Kulonprogo
Kelompok warga penolak rencana pembangunan bandara di Temon, Wahana Tri Tunggal berharap Gubernur DIY, mendengar aspirasi masyarakat.
Penulis: Singgih Wahyu Nugraha | Editor: tea
Laporan Reporter Tribun Jogja, Singgih Wahyu Nugraha
TRIBUNJOGJA.COM, KULONPROGO - Kelompok warga penolak rencana pembangunan bandara di Temon, Wahana Tri Tunggal berharap Gubernur DIY, Sultan Hamengku Buwono X berkenan mendengar aspirasi masyarakat. Bahkan, jika memungkinkan, Sultan diminta turun langsung di tengah masyarakat.
Humas WTT, Martono mengatakan, pemerintah selama ini cenderung mengabaikan aspirasi warga hingga warga merasa dipermainkan karena tidak ada sosialisasi apapun terkait pembangunan badnara tersebut secara pasti. Sultan sebagai pemimpin warga DIY dirasanya juga belum memberikan perhatian pada sikap warga yang menolak bandara. Maka itu, jika memungkinkan, lanjut Martono, warga ingin Sultan turun langsung di tengah masyarakat.
“Misalkan bupati ternyata ragu menemui warga, silahkan Sultan sendiri yang turun ke tengah rakyatnya dan kami akan tetap menyampaikan penolakan itu. Mungkin Sultan selama ini belum tahu atau memang pura-pura tidak tahu,” kata Martono, Selasa (27/5/2014).
Seperti diketahui, dari hasil pertemuan PT AP dan gubernur DIY, Senin (26/5/2014) kemarin, pembebasan lahan calon lokasi bandara ditargetkan selesai pada tahun ini dan pembangunan konstruksi dimulai awal tahun depan.
Adapun rencana sosialisasi pada masyarakat akan dilakukan dalam beberapa bulan ke depan setelah pemerintah menyiapkan materinya, termasuk batas-batas lahan.
Menyikapi hal tersebut, Martono mengatakan WTT akan menerima tim yang turun dengan baik. Dari informasi yang didapatnya, Bupati Kulonprogo, Hasto Wardoyo memang juga akan turun menemui masyarakat WTT secara langsung, Juni mendatang. Hanya saja, lanjutnya, warga tetap tidak akan bergeming dari sikap penolakan seperti semula dan akan menyuarakan keberatannya terhadap bandara di depan tim.
“Biar tim itu tahu kalau kita menolak dan ingin bandara itu dibatalkan. Kita sudah lama menunggu keadilan,” kata dia.
Warga dari desa yang terdampak, yakni Glagah, Palihan, Jangkaran, dan Sindutan, menurut Martono akan tetap menolak sekuat tenaga pembangunan bandara di wilayah itu. Jikapun nanti tim dari PT Angaksa Pura dan Pemerintah DIY turun melakukan sosialisasi, WTT akan tetap menyampaikan tuntutan dibatalkannya pelaksanaan megaproyek tersebut di Temon.
“Kita dari dulu konsisten untuk menolak bandara, tanpa syarat apapun. Kalau Angkasa Pura dan Pemerintah Provinsi nekat ya warga juga akan nekat,” kata Martono.
Martono menambahkan, jika tim pembagunan bandara datang dan mmberikan penjelasan tentang lokasi calon bandara berikut batas-batas lahannya, pihaknya tidak akan peduli. “Kami pingin tenang dan bandara batal dibangun. Kalau tim sampai apsang patok lagi, kami tidak hanya akan mencabutnya lagi, tapi perang,” tukasnya.(*)