Kepemimpinan Hasta Brata

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - DIAKUI atau tidak, corak kepemimpinan nasional saat ini belum menemukan konsep yang benar-benar memberikan jaminan atas kemajuan bangsa, satu di antaranya ditandai meningkatnya kesejahteraan rakyat.

Pencapresan dengan segala pernak-pernik pencitraan politiknya meninggalkan keraguan dan tanda tanya besar, benarkah mereka bersedia berkorban untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia? Akankah sistem presidensiil atau sistem kepemimpinan nasional kita akan selalu setengah hati, dimana pemimpin terpilih selalu tersandera kepentingan partai politik pengusungnya?

Karut marut sistem kepemimpinan bangsa ini pada akhirnya memunculkan keprihatinan di kalangan akademisi, tak sedikit kemudian muncul wacana agar para calon pemimpin harus Pancasilais, mementingkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi maupun golongan.

Semoga saja keprihatinan ini tidak sekadar hiburan politik semata, karena wacana seperti ini tidak hanya sekali-dua kali dimunculkan, akan tetapi pada kenyataannya selalu berakhir dengan cerita yang sama.

Lagu "Manusia Setengah Dewa" yang dinyayikan Iwan Fals tentunya sangat menarik dan menggelitik untuk kita dengarkan. Lirik lagu tersebut setidaknya memberikan gambaran bagaimana karut marutnya sistem kepemimpinan nasional bangsa ini.

Saat ini, perebutan kursi nomor 1 (satu) atas negara ini semakin panas, tidak terlepas dari pertarungan sengit antarmedia yang menjadi backing politik masing-masing calon presiden (capres).

Pasangan calon presiden dan wakil presiden harus benar-benar memiliki visi kebangsaan yang jelas, terarah, dan terukur, mampu menyusun grand design (narasi) pembangunan Indonesia ke depan, berpijak pada dasar kearifan lokal, pemanfaatan sumber daya alam, menjunjung tinggi kemanusiaan serta toleransi, dan mengarahkan kebijakan nasional demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Rakyat selama ini sudah bosan dengan segala bentuk pencitraan calon pemimpin yang notebene tidak sesuai antara ucapan dan tindakan. Bangsa ini membutuhkan sosok pemimpin yang ketika menjabat tidak tersandera kepentingan politik dan konspirasi politik lokal maupun nasional.

Konsep kepemimpinan negara ini belum jelas definisinya, sebagaimana pernah disampaikan Prof Dr Miftah Thoha dalam tulisannya, bahwa belum ada kejelasan tegas antara definisi dari jabatan negara dengan jabatan politik, karena keduanya saling menunggangi.

Pada posisi inilah seharusnya seorang calon pemimpin memahami betul secara kontekstual, bahwa jika nanti dirinya terpilih maka tanggung jawab yang dibebankan kepada dirinya adalah tanggung jawab negara, bukan tanggung jawab kepentingan golongan atau partai politik yang mengusungnya.

Prof Dr Sri-Edi Swasono melalui makalahnya "Krisis Kepemimpinan: Rezim Merampok Negara" memberikan gambaran jelas bahwa sosok pemimpin atau calon pemimpin Indonesia ke depan ialah mereka yang memiliki konsep Hasta Brata dalam dirinya, yakni memiliki karakter sebagai matahari (enabling leader), bulan (team building leader), bintang (visioning and master leader), udara (soul-mate leader), air (democatic leader), samudera (creative, wise, and decesive leader) dan bumi (prosperity leader-tahta untuk rakyat).

Konsep kepemimpinan ini diperkuat dengan nasihat Ki Hadjar Dewantara bahwa seorang pemimpin harus berada di depan (ing ngarso sung tuladho), pemimpin juga harus berada di tengah-tengah masyarakat (ing madya mangun karso), dan dalam konteks kesejahteraan seorang pemimpin harus berada di belakang (tutwuri handayani). Konsep kepemimpinan itulah yang dikatakan sebagai kepemimpinan yang Pancasilais. (*)

Agung SS Widodo MA

Peneliti Sosial-Politik, Pusat Studi Pancasila UGM, dan Direktur Lisan Indonesia