Ahli Jiwa : Caleg Harus Sadar Resiko Kejiwaan Pascagagal Nyaleg

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Sistem proporsional-terbuka dalam pemilihan anggota legislatif (Pileg) yang akan digelar 9 April 2014 membuat persaingan para calon legislator (caleg) untuk memperebutkan kursi sebagai wakil rakyat menjadi demikian ketat.

Ketatnya persaingan dinilai para ahli psikologi dan kejiwaan bisa memicu timbulnya stres dan depresi di kalangan para caleg yang gagal terpilih. Sebab, dengan sistem proporsional-terbuka, persaingan tidak hanya terjadi antara caleg dari satu partai dengan partai lain, namun juga antar caleg dari sesama partai. Otomatis, tekanan pun dirasakan kian berat.

Direktur RS Jiwa Puri Nirmala, dr RA Kresman SpKJ juga menyebut wajar jika caleg stres di tengah hiruk-pikuknya persaingan menjadi wakil rakyat.

"Kalau caleg sudah menghabiskan banyak tenaga, pikiran bahkan materi tapi kalah, mereka tentu akan stres. Tapi, kadar stres tiap-tiap individu berbeda-beda," ucap dr RA Kresman SpKJ, Direktur RS Khusus Kejiwaan, Puri Nirmala, Yogyakarta, di kantornya, Rabu (22/1/2014).

Namun, Kresman menekankan bahwa stres tak berarti mengalami gangguan jiwa. Melainkan suatu kondisi yang memengaruhi kestabilan emosi dan pikiran. Imbasnya pada perilaku bisa berbeda-beda, tergantung karakter atau kepribadian personal.

Kresman mengingatkan, potensi terjadinya stres pada caleg gagal harus benar-benar disadari para caleg sejak awal. Artinya, kesiapan mental, dukungan keluarga dan berkonsultasi dengan orang yang dipercaya adalah beberapa cara antisipasi.

Sementara itu, Guru besar Fisipol UGM, Prof Purwo Santoso PhD, mengatakan beban sistem dipikul oleh individu caleg, padahal semestinya oleh partai. Yang memprihatinkan, dalam kondisi seperti ini, masih ada saja caleg yang mengedepankan keegoisan. Akibatnya, ia mengerahkan energi sangat besar yang tidak semestinya demi terpilih.

"Ketika banyak yang lebih peduli pada kepentingan diri sendiri, maka untuk mencapainya adalah sebuah taruhan gila-gilaan,” ucap Prof Purwo. Ironisnya, menurut Purwo, masyarakat turut berkontribusi pada perilaku politik yang ganjil, yaitu money politic. Karena hal-hal yang seharusnya menjadi tanggung jawab masyarakat seakan dipindahkan ke pundak politisi.

“Satu caranya adalah dengan mengajukan proposal bantuan dana. Lewat proposal itu, sama saja dengan sepakat memeras politisi secara sopan. Semua sepakat memindahkan tanggungjawab negeri ini kepada politisi. Tapi kalau mati (gagal), tanggunglah sendiri," kata Purwo.(TRIBUN JOGJA CETAK)