Peringatan May Day 2019 di Yogyakarta, Buruh Kembali Suarakan Upah Layak

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYAKARTA - Aksi demonstrasi memperingati hari buruh internasional dilaksanakan di berbagai daerah, tak terkecuali Yogyakarta.

Massa aksi demonstrasi yang tergabung dalam Komite Aksi May Day 2019 kembali menyuarakan upah layak bagi kaum buruh yang ada di DI Yogyakarta.

Isryad Ade Irawan, Juru Bicara Komite Aksi May Day 2019 mengungkapkan aspirasi ini kembali disuarakan lantaran pemerintah saat ini dirasa belum benar-benar memperjuangkan nasib mereka.

Pihaknya menilai saat ini buruh di Yogyakarta masih berada di bawah ketentuan hidup layak dan belum mendapatkan upah layak sesuai standar kehidupan di Yogyakarta.

• Wejangan Presiden Jokowi untuk Para Pekerja di Hari Buruh

• Pengakuan Dua Jurnalis yang Mendapat Kekerasan saat Demo Buruh dan Klarifikasi Polisi

"Upah murah yang menjadi pilihan Pemda DIY, selain menyebabkan sukarnya buruh untuk memenuhi kebutuhan hidup layak, patut diduga menjadi salah satu faktor penyebab tingginya angka kemiskinan serta lebarnya kesenjangan sosial di DIY," sebut Irsyad kepada TribunJogja.com disela aksinya di Titik Nol Kilometer Yogyakarta.

Irsyad membeberkan, dalam satu semester terakhir, terjadi peningkatan garis kemiskinan sebanyak 3,40 persen dari kondisi September 2017 yang besarnya Rp 396.271 per kapita per bulan.

Padahal menurut data Badan Pusat Statistik DIY, garis kemiskinan di Daerah Istimewa (D.I.) Yogyakarta pada Maret 2018 adalah Rp 409.744 per kapita per bulan.

• Tidak Kantongi Izin, Pihak Keamanan UGM Larang Front Perjuangan Rakyat Orasi di Kampus

Kendati ditemukan adanya perbaikan Garis Kemiskinan (GK), namun kenyataannya jumlah penduduk miskin di wilayah perkotaan DIY justru mengalami lonjakan.

Pada bulan Maret 2018, tercatat penduduk miskin di perkotaan kembali bertambah menjadi 305,24 ribu orang.

Secara persentase, pada periode September 2017 - Maret 2018 juga terdapat peningkatan penduduk miskin di wilayah perkotaan menjadi sebanyak 11,03 persen.

Irsyad yang juga sebagai Ketua DPD Komite Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) DIY ini juga menyinggung perihal wilayah DIY yang saat ini justru dilabeli sebagai provinsi dengan angka ketimpangan tertinggi di Indonesia.

Hal ini dibuktikan dengan angka Gini Ratio di Yogyakarta yang mencapai 0,441, atau naik 0,009 angka Rasio Gini dari Maret 2017 sebesar yang hanya sebesar 0,431.

• Sepanjang Malioboro, Ada Tiga Massa Aksi di Peringatan Hari Buruh di Yogyakarta

"Bisa dikatakan, Pemda DIY telah gagal dalam mewujudkan hak konstitusional dan hak hukum buruh di DIY yaitu untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak di Kota yang katanya istimewa ini," sahutnya.

"Padahal Dalam pidato Visi-Misinya, Sri Sultan Hamengkubuwono X, Gubernur DIY pula telah mengetahui betapa tingginya angka kemiskinan dan kesenjangan di DIY," tandasnya.

Dalam pidatonya, kata Irsyad, Gubernur sempat menyampaikan bahwa jumlah penduduk miskin di DIY pada Maret 2017 adalah sekitar 48.000 jiwa atau sekitar 13.02 persen, angka ini lebih tinggi apabila dibanding dengan presentase penduduk miskin nasional sebesar 10,96 persen.