KPU Kulon Progo Waspadai TPS dengan Porsi DPTb Gemuk

TRIBUNJOGJA.COM, KULON PROGO - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kulon Progo mewaspadai sejumlah tempat pemungutan suara (TPS) dengan porsi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) cukup banyak.

Adanya pemilih tambahan itu menimbulkan kerawanan terjadinya kekurangan surat suara.

Ketua KPU Kulon Progo, Ibah Muthiah mengatakan TPS dengan porsi DPTb gemuk memang menjadi perhatian khusus pihaknya.

Beberapa di antaranya terletak di wilayah Kota Wates, Desa Karangsari (Pengasih), serta Tuksono dan Banguncipto (Sentolo) yang terdapat tambahan calon pemilih berupa penduduk dari luar daerah yang sebelumnya tidak tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) murni maupun hasil perbaikan.

• KPU Kulon Progo Simulasikan Hari Pencoblosan

"Misalnya TPS 14 dan 23 di Tuksono karena ada pondok pesantren yang santrinya terdaftar DPTb. Atau juga mahasiswa perguruan tinggi di Pengasih. Ini jadi perhatian kami, kekhawatirannya akalau surat suaranya kurang," kata Ibah, Selasa (16/4/2019).

Untuk mengantisipasi hal itu, KPU Kulon Progo mengambil kebijakan bahwa kekurangan surat suara bisa diambilkan dari TPS terdekat sesuai kebutuhan.

Sedangkan TPS DPTb gemuk itu tidak diperkenankan diambil sebagian surat suaranya untuk TPS lain.

Pada ajang Pemilu 2019 ini terdapat Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP2) di Kulon Progo sebanyak 334.893 pemilih.

Surat suara yang didistribusikan sebanyak 1.710.455 lembar dengan cadangan 7.198 surat.

Sedangkan jumlah TPS di Kulon Progo mencapai 1258 unit dengan 42 TPS pengampu untuk mengantisipasi pemilih dari jalur DPTb.

• KPU Kulon Progo Temukan Ribuan Lembar Surat Suara Rusak

Terkait tingkat partisipasi pemilih, KPU Kulon Progo menargetkannya di kisaran 83-85 persen.

Angka ini berada di atas target nasional (77,5 persen) maupun tingkat DIY (82 persen) dan lebih tinggi dibanding capaian di Pemilu sebelumnya yang 80 persen.

Ibah menyebut, daerah bekas konflik seperti Panjatan dan Temon dari sisi partisipasi masyarakat sebetulnya baik-baik saja meski tetap ada warga yang tidak memilih (golput).

Seperti diketahui, dua wilayah ini sempat terjadi konflik sosial terkait lahan untuk program pembangunan.

"Dari sosialisasi yang kami lakukan, angka golput tinggi itu justru di Kokap yang medannya memang sedikit curam karena pegunungan. Kalau Temon justru baik-baik saja. Kami juga sudah melakukan sosialisasi dengan dibantu relawan demokrasi untuk mendorong masyarakat menggunakan hak pilihnya," kata Ibah.