Hingga 2019, Baru 2900 Pekerja Informal di Gunungkidul yang Jadi Anggota BPJS Ketenagakerjaan

Laporan Reporter Tribunjogja Wisang Seto Pangaribowo

TRIBUNJOGJA.COM - Minat pekerja informal di Kabupaten Gunungkidul untuk ikut dalam program BPJS Ketenagakerjaan masih minim.

Ditargetkan, 7000 pekerja informal, baik petani, buruh bangunan maupun nelayan bisa menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Hal itu diungkapkan oleh Kepala Bagian Kesos dan pemberdayaan masyarakat bagian Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul, Suyono, saat sosialisasi sistem jaminan sosial nasional bagi pekerja informal, di Bangsal Sewokoprojo, Selasa (26/3/2019).

Suyono mengatakan pekerja informal di Gunungkidul seperti para petani, buruh bangunan, nelayan.

Baca: Bupati Sleman Resmikan Mesin Pengering Gabah Berkapasitas 6 Ton di Berbah

Baca: Direktur XT Square Beri Penjelasan Terkait Aduan Pedagang, Ini Alasan Naikan Tarif Sewa Kios

"Pemerintah Kabupaten Gunungkidul pada hari ini mengadakan sosialisasi karena ada aturan-aturan baru mengenai jaminan sosial terutama pada pekerja informal," katanya.

Ia menuturkan jaminan sosial untuk para pekerja informal juga dinilai penting karena pekerja informal juga rentan mengalami kecelakaan kerja.

"Di samping BPJS Kesehatan juga ada BPJS Ketenagakerjaan diharapkan masyarakat Gunungkidul juga ikut sebagai anggota BPJS ketenagakerjaan karena kecelakaan kerja hingga kematian dapat dijamin dengan BPJS," paparnya.

Baca: Diskon Tarif Tol Trans-Jawa Diperpanjang, Berlaku Hingga Masa Mudik Lebaran 2019

Sementara itu Kepala Kantor Cabang Pembantu (KCP) BPJS ketenagakerjaan Kabupaten Gunungkidul Dhian Novita mengatakan jumlah pekerja informal yang sudah mendaftar sebagai anggota sebesar 2.900 orang jumlah tersebut masih tergolong minim.

"Target kami di Gunungkidul sendiri ada 7000 tenaga kerja informal yang mendaftar sebagai keanggotaan BPJS ketenagakerjaan," ucapnya.(tribunjogja)