Pemilu 2019

TKD KIK DIY Targetkan Raih 70% Suara untuk Jokowi-Ma'ruf

Tim Kemenangan Daerah Koalisi Indonesia Kerja DIY targetkan 70% suara di DIY untuk pasangan Jokowi-Ma'ruf pada Pilpres 2019

TKD KIK DIY Targetkan Raih  70% Suara untuk Jokowi-Ma'ruf
Tribun Jogja/ Siti Umaiyah
Konferensi pers TKD KIK yang dilakukan di DPD Golkar DIY pada Rabu (27/2/2019) 

TRIBUNJOGJA.COM - Tim Kemenangan Daerah Koalisi Indonesia Kerja (TKD KIK) DIY targetkan 70% suara di DIY untuk pasangan calon 01, Jokowi-Ma'ruf pada pemilihan umum yang akan dihelat pada 17 April 2017 mendatang.

John S Keban, Sekretaris TKD KIK DIY pada Rabu (27/2/2019) menjelaskan jika saat ini suara untuk Paslon 01 diperkirakan sudah mencapai 68%, oleh karenanya pihaknya akan mengusahakan bisa menembus prosentase 70%.

"Target 70%, saat ini posisi Jokowi-Ma'ruf di DIY sudah 68%, mudah mudahan tidak ada pergeseran dan dengan waktu yang ada kami akan mengusahakan bisa mencapai 70% untuk DIY. Itu target kita," ungkapnya

Pihaknya percaya bahwa target tersebut akan bisa dicapai dengan adanya kampanye tertutup maupun terbuka.

Untuk pola kampanye sendiri yakni antara TKD dengan relawan berjalan secara simultan, yang didukung dengan kampanye door to door.

"Pola kampanye TKD dengan relawan berjalan secara simultan, didukung dengan kampanye door to door dalam rangka untuk menguatkan keyakinan pemilih terhadap calon presiden dan wakil presiden," ungkapnya.

Baca: Sekretaris TKD KIK DIY: Kami Percaya Rakyat Sudah Menentukan Pilihan

Mengenai potensi golput yang terjadi di DIY, John memperkirakan masih cukup tinggi, yakni bisa mencapai 20%. Hal tersebutlah yang harus diantisipasi oleh semua pihak, termasuk juga KPU yang merupakan penyelenggara pemilu.

"Kita tahu bahwa kalau sampai golput itu meningkat, berarti kinerja penyelenggara pemilu menjadi pertanyaan publik. Karena dia dibiayai oleh negara, kerjanya bagaimana memasyarakatkan mekanisme proses pemilu dan menekan seminimal mungkin golput. Ini kewajiban penyelenggara pemilu," terangnya.

Dia mengatakan jika dari dulu kebanyakan yang melakukan sosialisasi mengenai pemilu adalah Caleg. Akan tetapi, saat ini sosialiasi tersebut terganjal oleh adanya aturan baru mengenai pemilu.

Baca: 5 Janji Prabowo Bila Terpilih Jadi Presiden, Bakal Jemput Rizieq Shihab hingga Bebaskan Para Habib

"Dari dulu kebanyakan sosialisasi tentang pemilu kebanyakan dilakukan oleh para Caleg. Hanya sekarang ada problem. Problem dinamika politik yang terjadi di masyarakat saat ini caleg dilarang masuk ke masyarakat karena tidak ingin masyarakat terbelah. Contoh, testtimoni di UGM, ternyata mahasiswa banyak yang tahu kalau pemilu itu hanya memilih pilpres. Itu yang harus kita cegah," ungkapnya.

Dia mengatakan jika pemahaman yang dilakukan oleh KPU saat ini belum lah menjangkau sampai ke bawah. Hal tersebut menjadi PR untuk KPU.

"Pemahaman seperti itu belum maksimal sampai ke bawah. Apalagi kertas suara begitu banyak, ada 5 kertas. Simbah-simbah juga harus diberi pemahaman yang benar, kalau tidak bisa kacau semua. Kalau sampai sosialisasi belum bisa dengan benar dilakukan, maka kinerja KPU harus dipacu. Kalau golput atau kecurangan tinggi, justru kinerja KPU harus dipertanyakan," terangnya. (tribunjogja)

Penulis: Siti Umaiyah
Editor: has
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved