Yogyakarta

317.030 Warga Yogyakarta Terima BPNT

Sebanyak 317.030 kepala keluarga menerima bantuan pangan non tunai (BPTN) dari pemerintah Provinsi DIY.

317.030 Warga Yogyakarta Terima BPNT
Ist
Logo Pemda DIY 

TRIBUNJOGJA.COM - Sebanyak 317.030 kepala keluarga menerima bantuan pangan non tunai (BPTN) dari pemerintah Provinsi DIY.

Dinas Sosial DIY mengklaim adanya bantuan ini bisa menjadi satu di antara cara untuk mengurangi kemiskinan.

Kepala Dinsos DIY, Untung Sukaryadi menjelaskan, dari jumlah tersebut yang merupakan penerima program keluarga harapan (PKH) sebanyak 218 ribu keluarga sementara lainnya miskin bukan penerima PKH dari
pemerintah.

“BPNT tersebut mampu mengurangi angka kemiskinan di DIY, namun berapa penurunannya berapa belum mengetahui secara pasti karena datanya ada di Badan Pusat Statistik (BPS). Sejak ada BPNT, gradasi mandiri cukup signifikan bahkan DIY tergolong tertinggi dibanding daerah lainnya,“ ujarnya pada Tribunjogja.com, Jumat (18/1/2019).

Baca: Lebarkan Sayap, Naavagreen Akan Buka Cabang Baru di Bintaro dan Jambi

Untung mengatakan, untuk penanggulangan kemiskinan itu bukan hanya tugas Dinas Sosial, tetapi merupakan tugas dari lintas sektoral.

Dia mengatakan, sejauh ini BPNT, Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Sosial yang tidak tepat sasaran.

“Memang masih ada anggota masyarakat yang sebenarnya tidak masuk kritetia penerima namun kenyataan di lapangan justru masih menerima,” paparnya.

Tidak tepatnya sasaran itu, ujar Untung, karena kendala terkait dengan data penerima BPNT atau bantuan pemerintah lainnya.

Pihaknya sering mendapat laporan dari masyarakat yang menyebutkan ada seseorang penerima BPNT namun sebenarnya sudah tergolong mampu.

Baca: Mensos Targetkan Program Rastra ke BPNT Tuntas pada 2019

Dia menjelaskan, tidak serta merta langsung bisa mencoret nama tersebut dan mengganti dengan nama yang lain.

Karena ada mekanisme yang harus dilakukan untuk merubah data penerima tersebut.

“Untuk merubah data harus ada usulan dari bawah, biasanya untuk menentukan nama-nama penerima dilaksanakan melalui mekanisme musyawarah desa (musdes),” paparnya.

Asisten Deputi Kompensasi Sosial Kementrian PMK, Herbin Manihuruk mengungkapkan untuk merubah nama penerima BPNT yang sudah dianggap tidak berhak ada dua cara.

Baca: Yogyakarta Patut Jadi Percontohan BPNT

Yang pertama adalah kesadaran masyarakat itu sendiri dengan mengembalikan kartu penerima.

“Ada mekanisme musyawarah desa. Melalui musyawarah desa tersebut, updating data biasanya dilakukan setiap enam bulan sekali. Sehingga data-data yang digunakan sebenarnya juga sering berubah berdasarkan
usulan dari musyawarah desa,” urainya.

Dia juga menjelaskan, penggantinya sudah diranking berdasarkan dengan tingkat kemiskinannya sehingga, begitu ada usulan masuk bisa langsung digantikan. (*)

Penulis: ais
Editor: Gaya Lufityanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved