Yogyakarta
Mensos Targetkan Program Rastra ke BPNT Tuntas pada 2019
Dengan target indeks yang akan dinaikkan pada tahun depan, Mensos mengatakan juga harus melakukan berbagai persiapan.
Penulis: Noristera Pawestri | Editor: Gaya Lufityanti
Laporan Reporter Tribun Jogja, Noristera Pawestri
TRIBUNJOGJA.COM, SLEMAN - Kementerian Sosial (Kemensos) RI menyelenggarakan Forum Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Sosial Pangan di The Rich Hotel Yogyakarta pada Rabu (7/11/2018).
Forum koordinasi bertajuk 'Menuju Pelaksanaan Bantuan Sosial Pangan yang Transparan dan Akuntabel' ini melibatkan Himbara (Himpunan Bank Milik Negara), Bulog juga pemerintah daerah khususnya dinas sosial.
Baca: Mensos Agus Gumiwang Langsung Tancap Gas Tangani Korban Gempa NTB
Mensos, Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, tujuan pertemuan ini untuk melakukan evaluasi program Rastra (beras sejahtera) ke BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai).
"Supaya program Rastra ke BPNT ini bisa kita tuntaskan 100 persen pada awal 2019," kata Mensos
Selain itu, pertemuan ini juga untuk mengevaluasi di lapangan, apabila ada kendala-kendala penyaluran Rastra dan BPNT yang kemudian membuat tidak maksimalnya manfaat yang sampai kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
"Walaupun jumlahnya tidak besar, hanya sedikit sekali, tapi itu merupakan suatu hal yang kita evalusasi," lanjutnya.
Ruang terhadap perbaikan-perbaikan pun menurut Mensos juga harus tetap dibuka.
Mensos menyebutkan, survei BPS menunjukkan angka kemisiknan sudah di bawah 9,8 persen pada Bulan Maret.
Menurut Mensos, pencapaian tersebut merupakan kontribusi lintas kementerian di pemerintahan juga lembaga.
"Kontribusi dari program yang ada di Kemensos baik itu Rastra, BPNT, PKH (Program Keluarga Harapan) itu memegang peranan penting dalam menurunkan angka kemisiknan," ujar Mensos.
Dengan target indeks yang akan dinaikkan pada tahun depan, Mensos mengatakan juga harus melakukan berbagai persiapan.
Baca: Mensos Gelorakan Semangat Lombok Bangkit dan Bangun
Mensos melanjutkan, pada dasarnya program PKH, BPNT sumber pendanaannya berasal dari pembayaran pajak, sebingga harus ada pertanggungjawabannya.
"Sekecil apapun yang kita temukan di lapangan itu tetap menjadi catatan perbaikan-perbaikan ke depan tanpa mengurangi semua capaian yang sudah sangat positif yang sangat baik, termasuk kontribusi kita untuk menekan, mengurangi angka kemiskinan," jelasnya. (*)