Gunungkidul

Terkait Demo Warga Tonggor, Ketua Komisi C DPRD Gunungkidul: Regulasi Harus Dipenuhi Terlebih Dulu

Ia menyarankan kepada masyarakat sekitar selama PT WMU belum mempunyai izin, dapat bekerja di lain tempat.

Terkait Demo Warga Tonggor, Ketua Komisi C DPRD Gunungkidul: Regulasi Harus Dipenuhi Terlebih Dulu
IST/WARGA TONGGOR
Warga saat melakukan demo di kawasan PT WMU, Senin (14/1/2019). 

Laporan Reporter Tribunjogja Wisang Seto Pangaribowo

TRIBUNJOGJA.COM,GUNUNGKIDUL - Terkait pembangunan kembali kandang, regulasi atau aturan harus dipenuhi terlebih dahulu oleh PT Widodo Makmur Unggas (WMU).

Hal tersebut dikemukakan oleh Ketua Komisi C, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gunungkidul, Purwanto, saat ditemui Tribunjogja, Senin (14/1/2019).

"Kami melihat yang pertama tata ruang sudah oke, masyarakat berdemo ya silahkan tetapi yang perlu digaris bawahi adalah penuhi dahulu regulasi dan aturan yang berlaku. Kalau tidak begitu Gunungkidul nanti mau jadi apa, alasan mencari pekerjaan tetapi perizinan belum lengkap," katanya.

Baca: Warga Tonggor Demo PT WMU untuk Segera Membuka Kembali Pembangunan Kandang

Ia mengatakan peternakan memerlukan AMDAL, perlu pencermatan lebih lanjut agar tidak terjadi pencemaran terhadap lingkungan sekitarnya.

"Kalau AMDAL dilewati dan sampai mencemari lingkungan nanti masyarakat demo lagi kok sampai diizinkan. Kita harus memikirkan regulasi dan aturan yang ada, jangan hanya memikirkan mau bekerja saja. Dampaknya siapa nanti yang bertanggung jawab," tegasnya.

Oleh sebab itu ia mengatakan PT WMU agar menyelesaikan izin terlebih dahulu, barulah masyarakat dapat bekerja.

"Penuhi dulu regulasinya barulah bekerja agar jika ada permasalahan, kecelakaan tenaga kerja, dapat mudah diselesaikan. Kalau belum ada izinnya nggak mungkin ada perlindungan asuransi. Pihak asuransi nggak mungkin mau memberikan asuransi jika izin saja tidak ada," tegasnya.

Ia menyarankan kepada masyarakat sekitar selama PT WMU belum mempunyai izin, dapat bekerja di lain tempat.

PT WMU tidak satu-satunya lapangan pekerjaan di Gunungkidul.

Baca: Pemkab Gunungkidul Hentikan Sementara Aktivitas Peternakan di Kawasan Karst

"Masyarakat harus memahami regulasi harus diselesaikan terlebih dahulu, tidak ada dampak lingkungannya, jika kecelakaan kerja ada asuransinya, sehingga kedepannya semakin baik," tutupnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Gunungkidul, Immawan Wahyudi mengapresiasi aksi demo warga berjalan dengan damai, serta petinggi PT mau bertemu langsung oleh masyarakat sehingga dapat menyelesaikan masalah.

"Untuk pengurusan AMDAL ada di provinsi kita tidak bisa apa-apa. Saya mendoakan kepada PT WMU agar pengurusan AMDAL dapat segera selesai," katanya.

Terpisah Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Gunungkidul, Drajad Ruswandono mengatakan PT WMU dapat memberikan informasi terkait rekrutmen yang dibutuhkan sehingga masyarakat sekitar mengetahui.

"Dengan diumumkan secara umum maka masyarakat dapat mengetahui berapa warga lokal yang diterima di PT WMU, sehingga tidak akan terjadi demo lagi di kemudian hari," ujarnya. (TRIBUNJOGJA.COM)

Penulis: Wisang Seto Pangaribowo
Editor: Ari Nugroho
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved