Hasil Evaluasi SAKIP, Pemda DIY Tertinggi di Wilayah III

Ngarsa Dalem menilai, dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang dipimpinnya, capaian akuntabilitas merupakan sebuah parameter

Hasil Evaluasi SAKIP, Pemda DIY Tertinggi di Wilayah III
TRIBUNJOGJA.COM / Azka Ramadhan
Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, menerima penghargaan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) RI, Asman Abnur, setelah mengantongi predikat A, dalam hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Wilayah III tahun 2017, di Hotel Tentrem, Yogyakarta, Selasa (13/2). 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Pemerintah Daerah (Pemda) DIY, meraih prestasi, sebagai satu-satunya daerah yang berhasil mengantongi predikat A, dalam hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Wilayah III tahun 2017.

Poin sebesar 84,22, menjadikan DIY sebagai peraih nilai tertinggi di Wilayah III, yang meliputi pemerintah provinsi dan kabupaten, atau kota, di Sulawesi, DIY, Jawa Tengah, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat.

Predikat A sendiri, sudah empat kali diperoleh DIY.

Dalam agenda penyerahan hasil evaluasi Akuntabilitas SAKIP Kabupaten/Kota dan Provinsi di Wilayah III, di Hotel Tentrem, Yogyakarta, Selasa (13/2/2018), Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, mengatakan, capaian akuntabilitas bukanlah tujuan akhir.

Ngarsa Dalem menilai, dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang dipimpinnya, capaian akuntabilitas merupakan sebuah parameter, terhadap apa yang dilakukan pemerintah selama ini.

Sebab, dari situ akan terlihat, kinerjanya sudah benar, atau belum.

Baca: Terkait Kasus Penyerangan Gereja, Komisi A DPRD DIY Sodorkan Sejumlah Rekomendasi pada Pemda DIY

"Capaian ini tentu melalui sebuah proses yang panjang dan saat ini terus berjalan. Kami lebih memilih melakukannya secara bertahap, daripada melakukan lompatan bombastis, yang hanya mengedepankan pada hasil sesaat," katanya.

Terlebih, imbuh Sri Sultan, penyelenggaraan pemerintahan tanpa diikuti sistem akuntabilitas publik yang baik, merupakan sebuah kegagalan dalam menjalankan mandatory masyarakat, dimana setiap rupiah yang digunakan, berasal dari pajak dan retribusi.

"Jadi, pajak dan retribusi itu harus benar-benar bisa dipertanggungjawabkan pemanfaatannya,
demi sebesar-besar kesejahteraan masyarakat. Untuk membangunnya, harus didorong oleh kemamuan, untuk melakukan perubahan," tandasnya.

Halaman
12
Penulis: aka
Editor: Ari Nugroho
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help