TOPIK
RUU Pilkada
-
Lebih 1000 Akademisi UGM menyampaikan pernyataan sikap dan keprihatinan atas kondisi darurat demokrasi Indonesia akhir-akhir ini.
-
DPR berupaya untuk melakukan pembangkangan konstitusi dengan tidak mengadopsi putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan 70/PUU-XXII/2024.
-
Masih ada celah RUU Pilkada akan disahkan di menit-menit terakhir, mengingat tak ada hitam diatas putih RUU tersebut benar-benar dibatalkan.
-
Tetap waspada dengan pernyataan pembatalan RUU Pilkada, karena bukan RUU Pilkada yang dibatalkan, melainkan pengesahan RUU Pilkada yang dibatalkan.
-
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta pendapat Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pengesahan Rancangan Undang-Undang Pemilu Kepala Daerah menjadi UU
-
Pengamat Politik UGM Mada Sukmajati menilai pengesahan Undang-Undang Pemilihann Kepala Daerah oleh DPRD adalah suatu hal yang dipaksakan
-
Fraksi-fraksi di DPRD Sleman yang masuk dalam Koalisi Merah Putih (KMP) hingga saat ini mengaku belum membahas implementasi dari penetapan UU Pilkada.
-
Pihak kepolisian terus melakukan pemantauan dan juga pengawasan pasca keputusan RUU Pilkada tersebut
-
Pimpinan daerah dan juga petinggi partai di Kabupaten Magelang menilai pengesahan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) oleh DPR
-
Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Firman Noor memperkirakan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada)
-
Setelah melakukan lobi selama empat jam lebih,akhirnya ada lima butir kesepakatan yang didapat terkait rancangan undang-undang pemilihan kepala daerah
© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved