Forpi

Index A-Z

Forpi Yogyakarta Tagih Komitmen Pemkot Yogya Terkait Menara Telekomunikasi Ilegal

Satu di antaranya adalah yang berada di Jalan Veteran Umbulharjo yang sudah mendapatkan surat peringatan (SP) 3.

Kamis, 8 Februari 2018
Forpi Berikan Rekomendasi pada Satpol PP untuk Menindak Tegas Menara Telekomunikasi yang Melanggar

Jika penindakan tegas tidak dilakukan, nantinya akan semakin banyak menara telekomunikasi yang melanggar di Kota Yogya.

Kamis, 8 Februari 2018
Forpi Datangi Menara Telekomunikasi yang Sudah Disegel Namun Tetap Beroperasi di Jalan Veteran

Sebelumnya menara telekomunikasi tersebut telah disegel sejak bulan Mei 2017 dan seharusnya sudah berhenti beroperasi sejak 19 Oktober 2017.

Kamis, 8 Februari 2018
Forpi Kembali Temukan Toko Moderen Berjejaring Tak Berizin di Kota Yogya

Sesuai dengan Perwal nomor 79 tahun 2010 tentang Pembatasan Toko Moderen di Kota Yogyakarta hanya dibatasi 52 unit dan itu sudah terpenuhi.

Senin, 29 Januari 2018
Jika Terbukti Tidak Miliki Izin, Minimarket Terancam Dapat Ditutup

Apabila proses pengurusan izin yang dilakukan oleh Pemkot dianggap tidak sesuai dengan prosedur, maka hal tersebut juga akan menjadi perhatian

Senin, 29 Januari 2018
Diduga Belum Miliki Izin Usaha Toko Modern, Forpi Datangi Minimarket di Jalan Menteri Supeno

Kedatangan Forpi merupakan tindak lanjut dari laporan masyarakat bahwa ada minimarket yang baru dibuka di lokasi tersebut.

Senin, 29 Januari 2018
Forpi Dorong Pemkot Yogya Terapkan Sistem Whistle Blower di Lingkupnya

Whistle Blower ini telah diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 tahun 2011 tentang perlakuan bagi pelapor tindak pidana korupsi.

Jumat, 26 Januari 2018
Forpi Dorong Pemkot Yogya Terapkan Disiplin pada Tenaga Bantu

Pungli di lingkungan pemerintah kota menjadi pintu bagi Forpi untuk melakukan investigasi lebih lanjut, baik terkait antikorupsi maupun integritasnya.

Kamis, 25 Januari 2018
Forpi Siap Tampung Aduan Pedagang Terkait Pasar Tumpah di Kota Yogyakarta

Pasar tumpah yang dikeluhkan para pedagang Pasar Demangan ternyata juga terjadi di berbagai pasar tradisional lain.

Senin, 22 Januari 2018
Wali Kota Yogya Kukuhkan Tenaga Ahli dan Forpi Masa Kerja 2018

Untuk para tenaga ahli diharapkan membantu tugas Walikota dan Wakil Walikota sehingga dapat membuat kebijakan yang populis dan program yang humanis.

Kamis, 18 Januari 2018
Haryadi Suyuti Kukuhkan Tenaga Ahli dan Forpi Masa Kerja 2018

Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti mengukuhkan Tenaga Ahli Walikota dan Forum Pemantau Independen (Forpi) Kota Yogyakarta.

Rabu, 17 Januari 2018
Forpi Yogyakarta Menilai Pemegang KMS Perlu Didata Tiap 3 Bulan Sekali

Setiap tiga bulan sekali pemerintah menerjunkan petugas untuk mengecek kondisi keluarga pemegang KMS

Senin, 15 Januari 2018
FORPI Desak Pemkot Berani Robohkan Menara Ilegal

Aturan sudah jelas bahwa penegakan Perda berada di ranah Satpol PP, bukan diserahkan ke pihak lain.

Selasa, 24 Oktober 2017
Forpi Minta Pemkot Tegas Peringatkan Reklame Menunggak

Satpol PP harus berani beri peringatan agar seluruh pengusaha menaati aturan.

Selasa, 26 September 2017
FORPI Desak Pemkot Yogyakarta Beri Peringatan Pada TMB yang Curi Start Sebelum Kantongi Izin

Menurut Forpi pemanggilan dan klarifikasi tidak menyelesaikan persoalan.

Jumat, 7 April 2017
Jukir Nakal yang Mainkan Tarif Parkir Harus Diberikan Sanksi Berat dan Tindakan Tegas

Pihak Forpi juga mendorong adanya revisi Peraturan Wali Kota soal sanksi parkir agar juru parkir nakal bisa jera.

Selasa, 21 Februari 2017
Forpi Minta Satpol PP Yogya Lebih Cepat dan Tuntas Tindak Toko Modern Berjejaring Ilegal

Forpi pun meminta aparat penegak Perda untuk memberikan tanda pada TMB ilegal yang ditutup operasionalnya.

Kamis, 26 Januari 2017
Ini Rekomendasi Forpi Pada Pj Wali Kota Yogya soal TMB Ilegal dan IMB Hotel

Forpi tak hanya menyoroti soal TMB namun juga izin mendirikan bangunan (IMB) hotel dan apartemen.

Senin, 23 Januari 2017
Forpi Desak Pemkot Yogyakarta Segera Eksekusi Delapan TMB Ilegal

Dari pantauan Forpi, banyak TMB ilegal yang tidak bisa menunjukkan izin gangguannya atau HO.

Selasa, 17 Januari 2017
Forpi Temukan Ada Indikasi "Aktor" Dalam Pengurusan IMB

Dari data awal, pihaknya memang menemukan adanya beberapa pihak yang terlibat dalam proses pengajuan IMB.

Minggu, 15 Januari 2017

⟪⟨3 4 5 6 7 ⟩

Berita Terkini

BKPSDM Kulon Progo Sosialisasikan Regulasi Kepegawaian PPPK Paruh Waktu sebagai ASN

3 jam lalu
Pemakaman Pendaki Slamet di Magelang, Ayah Ali: Anak Kami Kembali Walau Terakhir Kali

3 jam lalu
Larangan Parkir Bus di Kawasan Sumbu Filosofi Jogja Bakal Diujicobakan Saat Libur Lebaran

3 jam lalu
Pemkab Sleman Siapkan Rp21,1 Miliar untuk PJU

4 jam lalu
Isak Tangis Sambut Jenazah Syafiq Ali Pendaki Gunung Slamet Asal Magelang

4 jam lalu

TAG

Forpi

Satu di antaranya adalah yang berada di Jalan Veteran Umbulharjo yang sudah mendapatkan surat peringatan (SP) 3.

Jika penindakan tegas tidak dilakukan, nantinya akan semakin banyak menara telekomunikasi yang melanggar di Kota Yogya.

Sebelumnya menara telekomunikasi tersebut telah disegel sejak bulan Mei 2017 dan seharusnya sudah berhenti beroperasi sejak 19 Oktober 2017.

Sesuai dengan Perwal nomor 79 tahun 2010 tentang Pembatasan Toko Moderen di Kota Yogyakarta hanya dibatasi 52 unit dan itu sudah terpenuhi.

Apabila proses pengurusan izin yang dilakukan oleh Pemkot dianggap tidak sesuai dengan prosedur, maka hal tersebut juga akan menjadi perhatian

Kedatangan Forpi merupakan tindak lanjut dari laporan masyarakat bahwa ada minimarket yang baru dibuka di lokasi tersebut.

Whistle Blower ini telah diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 tahun 2011 tentang perlakuan bagi pelapor tindak pidana korupsi.

Pungli di lingkungan pemerintah kota menjadi pintu bagi Forpi untuk melakukan investigasi lebih lanjut, baik terkait antikorupsi maupun integritasnya.

Pasar tumpah yang dikeluhkan para pedagang Pasar Demangan ternyata juga terjadi di berbagai pasar tradisional lain.

Untuk para tenaga ahli diharapkan membantu tugas Walikota dan Wakil Walikota sehingga dapat membuat kebijakan yang populis dan program yang humanis.

Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti mengukuhkan Tenaga Ahli Walikota dan Forum Pemantau Independen (Forpi) Kota Yogyakarta.

Setiap tiga bulan sekali pemerintah menerjunkan petugas untuk mengecek kondisi keluarga pemegang KMS

Aturan sudah jelas bahwa penegakan Perda berada di ranah Satpol PP, bukan diserahkan ke pihak lain.

Satpol PP harus berani beri peringatan agar seluruh pengusaha menaati aturan.

Menurut Forpi pemanggilan dan klarifikasi tidak menyelesaikan persoalan.

Pihak Forpi juga mendorong adanya revisi Peraturan Wali Kota soal sanksi parkir agar juru parkir nakal bisa jera.

Forpi pun meminta aparat penegak Perda untuk memberikan tanda pada TMB ilegal yang ditutup operasionalnya.

Forpi tak hanya menyoroti soal TMB namun juga izin mendirikan bangunan (IMB) hotel dan apartemen.

Dari pantauan Forpi, banyak TMB ilegal yang tidak bisa menunjukkan izin gangguannya atau HO.

Dari data awal, pihaknya memang menemukan adanya beberapa pihak yang terlibat dalam proses pengajuan IMB.

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.

All Right Reserved