Menguji 'Ruh' Kejogjaan di Gerbang Perguruan Tinggi

*Oleh: Dr. Raden Stevanus Christian Handoko, S.Kom., M.M. Anggota DPRD DIY

PELUNCURAN Pendidikan Khas Kejogjaan (PKJ) secara menyeluruh dari tingkat PAUD hingga SMA/SMK di DIY bukan sekadar seremonial kurikulum formal. Kebijakan ini menjadi langkah penting Pemda DIY dalam menjawab krisis karakter generasi muda di era digital.

Namun pertanyaan besarnya: apakah nilai Kejogjaan berhenti hanya sampai bangku SMA?”. Ketika Gen Z dan Alpha tumbuh dalam kepungan algoritma ruang siber yang acap kali meniadakan etika, Pemda DIY mengambil langkah berani: memasukkan kembali nilai karakter adiluhung ke dalam sistem pendidikan kita.

Kurikulum PKJ dirancang sebagai habituasi nilai lintas mata pelajaran. Ruh dari Hamemayu Hayuning Bawana ditransformasikan ke dalam karakter Satriya: Sawiji (fokus), Greget (semangat), Sengguh (percaya diri), dan Ora Mingkuh (pantang menyerah). Ini jawaban konkret atas fenomena Strawberry Generation, generasi yang fasih teknologi tetapi rapuh secara mental.

Namun, sebagai bagian dari sistem legislatif yang mengawal kebijakan keistimewaan dan transformasi digital di DIY, saya melihat sebuah tantangan struktural yang berpotensi menjadi mata rantai yang terputus (missing link).

Apa yang terjadi ketika anak-anak Jogja lulus SMA? Ke mana nilai-nilai karakter ini memudar saat mereka memasuki gerbang perguruan tinggi, di mana ekosistemnya jauh lebih liberal, kosmopolit, dan lepas dari kontrol sekolah? Di sinilah ruang kosong yang harus segera diisi.

Anatomi Celah di Kota Pelajar

Yogyakarta menyandang predikat abadi sebagai Kota Pelajar. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) DIY tahun 2024, terdapat sekitar 104 perguruan tinggi negeri dan swasta yang tersebar di wilayah DIY dengan ratusan ribu mahasiswa aktif dari berbagai daerah di Indonesia.

Setiap tahun, ribuan ruang kelas di kampus-kampus tersebut diisi oleh gelombang mahasiswa baru dari Sabang sampai Merauke. Di titik inilah paradoks kebudayaan kerap terjadi. 

Jogja hari ini bukan lagi kota yang homogen. Ruang-ruang kos mahasiswa, kawasan kampus, hingga ruang digital telah mempertemukan beragam identitas sosial dan budaya dalam tempo yang sangat cepat.

Kampus-kampus di Jogja tumbuh menjadi episentrum intelektual yang universal dan otonom, namun dalam beberapa kasus, kehidupan kampus di Jogja masih tumbuh sebagai enclave intelektual yang belum sepenuhnya menyatu dengan dinamika sosial masyarakat lokal.

Kita tentu tidak bisa memaksakan kurikulum PKJ masuk secara struktural menjadi mata kuliah wajib yang kaku di seluruh universitas. Sifat perguruan tinggi yang otonom akan berpotensi menolak penambahan kurikulum PKJ.

Akibatnya, internalisasi nilai Kejogjaan rentan berhenti total di gerbang kelulusan SMA. Sementara bagi mahasiswa pendatang, mereka kerap mengalami kegagapan budaya (culture shock) yang jika tidak dijembatani, dapat memicu eksklusivitas komunal yang mengancam harmoni sosial.

Untuk mengantisipasi celah tersebut, kita membutuhkan sebuah terobosan strategis di luar jalur formal: pendirian PKJ Institute atau PKJ Akademi.

Lembaga ini tidak dirancang sebagai birokrasi baru yang kaku dan administratif, melainkan sebagai sebuah enabler (lembaga penghubung) non-struktural yang bergerak lincah.

PKJ Institute harus berdiri di persimpangan jalan untuk merealisasikan kolaborasi tiga pilar kebudayaan Yogyakarta: Sinergi 3K (Keraton, Kampus, dan Kampung).

Ekosistem Kultural-Digital

Dalam kerangka yang saya bayangkan, PKJ Institute akan memformulasikan bagaimana Keraton sebagai sumber nilai dan filosofi kebudayaan, Kampus sebagai ruang pembentukan intelektual serta pengembangan karakter mahasiswa melalui pendekatan ilmiah dan kepemimpinan modern, serta Kampung sebagai ruang implementasi sosial, dapat bergerak selaras dalam satu ekosistem digital dan kultural yang modern melalui tiga fungsi strategis.

Pertama, sebagai Jembatan Akulturasi Inklusif. PKJ Institute hadir sebagai ruang orientasi budaya yang adaptif bagi mahasiswa pendatang. Tujuannya bukan "meng-Yogyakarta-kan" mereka secara paksa, melainkan menguatkan jembatan akulturasi agar nilai Ngajeni (saling menghormati) dipahami sebagai bahasa universal di ruang publik Jogja.

Kedua, menginisiasi Satriya Leadership Center. Melalui program inkubasi eksekutif muda di lembaga ini, falsafah Sawiji, Greget, Sengguh, Ora Mingkuh diterjemahkan menjadi pendekatan kepemimpinan modern. Kita mencetak talenta muda yang tidak hanya jago coding atau paham kecerdasan buatan (AI), tetapi memiliki kompas moral yang kokoh.

Ketiga, sebagai Hub Program Inovatif Berbasis Danais. PKJ Institute dapat bermitra dengan keraton, kampung dan perguruan tinggi melalui mekanisme micro-credential (sertifikasi pendek), magang kebudayaan yang terintegrasi dengan MBKM, hingga penyaluran grants riset berbasis Dana Keistimewaan. Dengan begitu, nilai Kejogjaan naik kelas menjadi kerangka keilmuan dan kepemimpinan berbasis budaya yang diakui secara akademik global.

Melalui PKJ Institute, kita sedang menanam investasi jangka panjang. Kita memastikan penetrasi teknologi yang masif di Yogyakarta tidak akan mencabut akar budaya generasinya. 

PKJ tidak boleh berhenti di ruang kelas sekolah. Jika Jogja ingin tetap menjadi Kota Pelajar yang berbudaya, maka nilai Kejogjaan harus hidup hingga ruang kampus dan ekosistem digital generasi mudanya. (*)