Penyaluran MBG Bakal Dipangkas, Ekonom UGM Tekankan Perbaikan Implementasi

Ringkasan Berita:

• Pengamat Ekonomi UGM, Eddy Junarsin, menilai efisiensi anggaran termasuk dalam MBG memang  perlu dilakukan.
• Tidak hanya sekadar efisiensi, program MBG juga harus berjalan efektif.
• Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dinilai paling tepat untuk menangani, dan secara teknis MBG dikelola oleh tiap sekolah.

Laporan Reporter Tribun Jogja, Christi Mahatma Wardhani

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Pemerintah berencana melakukan efisiensi program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Operasional MBG yang semula diberikan selama enam hari, menjadi lima hari.

Usulan itu diusulkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

Dengan pengurangan satu hari penyaluran dapat menghemat Rp40 triliun per tahun.

Menurut Pengamat Ekonomi UGM, Eddy Junarsin, efisiensi anggaran termasuk dalam MBG memang  perlu dilakukan.

Namun tidak hanya sekadar efisiensi, program juga harus berjalan efektif.

Ia menilai MBG merupakan program yang baik, sebab anak diberi makan sesuai standar gizi.

Namun program baik saja tidak cukup, implementasinya harus baik pula.

Rencana efisiensi MBG menjadi lima hari penyaluran dipandang lebih efektif. Dengan catatan, implementasinya harus diperbaiki.

"MBG lima hari bisa lebih efektif, karena menyesuaikan dengan hari sekolah. Maksudnya (tujuan MBG) sudah benar, tiap anak diberi makan sesuai standar gizi yang tinggi. Implementasinya itu yang perlu diperbaiki," katanya, Kamis (26/3/2026).

Baca juga: Rencana Efisiensi MBG Jadi 5 Hari,  Wali Murid di Sleman: Lebih Baik Dihentikan Saja

Perbaikan Implementasi 

Eddy menyebut perbaikan implementasi MBG sangat diperlukan, mengingat MBG merupakan kebijakan yang berguna untuk jangka panjang.

"Kalau (MBG) diterapkan dengan baik, pasti efisiensi akan tercipta," sambungnya.

Agar MBG lebih efektif, ia memandang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang paling tepat untuk menangani.

Kemudian secara teknis MBG dikelola oleh tiap sekolah.

"Sebaiknya MBG itu ditangani oleh Kementerian Pendidikan, dan secara teknis ditangani oleh tiap sekolah. Keefektifan dan efisiensinya dapat meningkat pesat," ujarnya.

Galakkan Kewirausahaan

Di tengah kondisi geopolitik yang tidak kondusif, termasuk adanya konflik Timur Tengah, ia mendorong pemerintah untuk menggalakkan kewirausahaan. 

Tujuannya untuk meningkatkan lapangan pekerjaan, mengingat lapangan kerja di perusahaan semakin terbatas.

Di samping itu, ia juga mendorong pemerintah untuk memprioritaskan insentif pajak dan nonpajak bagi wirausaha.

"Kebijakan dan proyek kebutuhan primer masyarakat yang harus didahulukan untuk saat ini," pungkasnya. (*)