Potensi Bencana Hidrometeorologi Ancam Wilayah Klaten 

BMKG Sebut Klaten Masuk Musim Hujan Pertengahan Oktober 2025

Laporan Reporter Tribun Jogja, Dewi Rukmini

TRIBUNJOGJA.COM, KLATEN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mengingatkan masyarakat untuk waspada terhadap potensi bencana hidrometeorologi. Sebab, saat ini Kabupaten Klaten sudah memasuki musim pancaroba. 

Kepala BPBD Kabupaten Klaten, Syahruna, mengungkapkan bahwa sesuai informasi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) wilayah Kabupaten Klaten pada pertengahan Oktober 2025 sudah memasuki musim penghujan. 

Musim tersebut diperkirakan akan berlangsung hingga April 2026. 

"Puncaknya di Januari sampai Februari 2026, sehingga Oktober-Desember 2025 merupakan musim pancaroba di Klaten. Maka sudah dikeluarkan surat Bupati untuk antisipasi bencana hidrometeorologi. Jadi masyarakat diminta lakukan beberapa langkah antisipasi," jelas Syahruna kepada Tribun Jogja, Selasa (14/10/2025). 

Langkah antisipasi yang bisa dilakukan masyarakat di antaranya melakukan pemangkasan ranting pohon yang sekiranya bisa tumbang terkena angin kencang. 
Kemudian mengecek baliho, tiang listrik, dan tiang telepon untuk memastikan jangan sampai roboh ketika terjadi angin kencang. 

"Termasuk lakukan gerakan gotong royong membersihkan selokan-selokan. Apabila nanti terjadi bencana, Kecamatan Tangguh Bencana maupun Desa Tangguh Bencana harus action (bergerak) terlebih dulu untuk penanganan pertama, baru kami (BPBD) backup," ujarnya. 

Syahruna memaparkan, semua kecamatan di Kabupaten Klaten telah menjadi Kecamatan Tangguh Bencana. 

Sebanyak 26 kecamatan di Bumi Bersinar itu sudah dideklarasikan sebagai Kecamatan Tangguh Bencana sejak Mei 2024 lalu. 

"Klaten juga jadi percontohan di Indonesia karena kecamatannya sudah ada anggaran (terkait tanggap bencana) dan semuanya sudah lengkap. Termasuk Desa Tangguh Bencana di Klaten sudah terbentuk di 391 desa dan 10 kelurahan, semua sudah tanggap bencana," katanya. 

Dikatakan, pihak yang menentukan desa atau kelurahan diberi gelar tanggap bencana adalah BNPB. 

Sedangkan, untuk kecamatan yang menentukan adalah Mendagri karena tindak lanjut dari Permendagri Nomor 101/2018 berkaitan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Kebencanaan di kecamatan. 

Baca juga: Rumah-rumah Rusak Akibat Pohon Tumbang di Gantiwarno Klaten

Bupati Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo, meminta masyarakat Klaten untuk gotong royong menjaga lingkungan masing-masing. 

Mengingat beberapa hari terakhir terjadi hujan deras disertai angin kencang yang membuat sejumlah wilayah terdampak pohon tumbang hingga atap genteng rumah beterbangan.