Pernikahan Sakral Sapta Darma di Magelang, Pengantin Sujud di Atas Mori Putih

“Ya Senang. Memang aturannya di Sapta Darma seperti itu. Semoga semua orang juga tahu kalau menikah secara Sapta Darma itu enak, mudah, dan sakral,” ujar Eko.

Keduanya pertama kali berkenalan dalam kegiatan diklat remaja Sapta Darma di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah.

Dari pertemuan itu, benih cinta perlahan tumbuh hingga berlanjut ke pelaminan. Tata cara pernikahan pun dijalani sesuai dengan keyakinan yang telah mereka anut sejak kecil.

Penghayat Kepercayaan

Diketahui, aturan terbaru memungkinkan penghayat kepercayaan mencantumkan "Kepercayaan Terhadap Tuhan YME" pada kolom agama KTP, menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 97/PUU-XIV/2016 tahun 2017. 

Sejak saat itu, pernikahan sesama penghayat dapat dilaksanakan secara resmi dan diakui negara.

 Eko pun mengaku tidak menemui kesulitan dalam proses administrasi pernikahannya.

"Nggak ada kendala. Kalau sekarang  (kolom agama di KTP) sudah semua kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kalau saya sudah lama diubah," ujarnya. 

Suharto mengatakan, tidak ada pendidikan pra nikah secara khusus dalam Sapta Darma. 

Namun, para penghayat meyakini bahwa ajaran menata kehidupan sudah selalu disampaikan dalam setiap pertemuan. Intinya bukan pada seremonial bimbingan, melainkan pada praktik hidup sehari-hari. 

“Di Sapta Darma itu kan yang terpenting adalah menata kehidupan sampai nanti ke alam kelanggengan. Semua sudah tertuang dalam wewarah pitu yang menjadi pegangan warga Sapta Darma,” ujarnya. 

Wewarah pitu itulah yang dianggap sebagai fondasi bagi penganut Sapta Darma.

Selama berjalan sesuai dengan ajaran itu, para penghayat percaya hidup akan selaras: aman dengan negara, harmonis dengan masyarakat, damai dengan diri sendiri, hingga akhirnya menyatu dengan Sang Pencipta.

"Karena semua tertuju pada manunggaling kawula Gusti," katanya.

Pertama di Magelang

Menurut Suharto, prosesi tersebut menjadi salah satu pernikahan Sapta Darma pertama di Kabupaten Magelang setelah terbitnya aturan administrasi kependudukan yang mengakui penghayat kepercayaan.