Pemkab Magelang Persiapkan Aplikasi Aduan Digital MAS GRESS

Magelang Tribunjogja.com ---  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Magelang bakal meluncurkan aplikasi aduan digital bernama MAS GRESS (Media Aduan Sosial - Gerakan Responsif, Efektif untuk Semua Suara). 

Aplikasi ini dihadirkan untuk mempercepat penanganan aspirasi masyarakat melalui kanal lokal yang lebih mudah diakses.

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Magelang menggelar Pelatihan Aplikasi MAS GRESS di Command Center Room Pusaka Gemilang, Jumat (26/9/2025). 

Kegiatan ini menjadi langkah awal pemanfaatan kanal aduan digital yang terintegrasi dengan sistem aduan pusat maupun provinsi.

Kepala Diskominfo Kabupaten Magelang, Budi Daryanto, menyampaikan pengelolaan aduan masyarakat selama ini masih menghadapi tantangan besar. 

Aduan biasanya disampaikan secara manual melalui SMS, grup WhatsApp, atau datang langsung ke kantor desa maupun OPD. 

Cara tersebut dinilai lambat, rawan tidak terdokumentasi, serta kurang merata aksesnya.

"Padahal aspirasi masyarakat adalah suara yang harus segera kita dengar dan tindak lanjuti. Karena itu, hadirnya MAS GRESS menjadi jawaban atas kebutuhan kanal aduan lokal yang lebih dekat, ramah, cepat, dan transparan," ungkapnya.

Meskipun pemerintah pusat telah memiliki SP4N-Lapor! dan pemerintah provinsi dengan LaporGub Jateng, masyarakat Magelang dinilai belum sepenuhnya familiar dengan platform tersebut.

"Dengan hadirnya MAS GRESS, kanal lokal ini tetap terhubung dengan SP4N maupun LaporGub sehingga setiap aduan masyarakat dapat terselesaikan secara tuntas," katanya.

Aplikasi MAS GRESS juga memiliki keterkaitan dengan arah kebijakan nasional maupun daerah. 

Kanal ini mendukung ASTACITA Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, khususnya misi penguatan SDM dan teknologi, membangun dari desa, serta reformasi birokrasi. 

Baca juga: Kontes Domba Nasional Piala Bupati Magelang 2025 Digelar di Grabag

Di tingkat lokal, inovasi ini selaras dengan visi daerah ANYAR GRESS dan misi Panca Darma, terutama tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani.

Dari sisi manfaat, masyarakat dapat lebih hemat waktu dan biaya dalam menyampaikan aduan tanpa harus datang ke kantor pemerintah. Sementara itu, pemerintah daerah dapat memanfaatkan data terdokumentasi yang lebih transparan sebagai dasar evaluasi kebijakan.