Ketua DPRD Kulon Progo Tegaskan Penggunaan BTT untuk Operasional Harus Jadi Opsi Terakhir

TRIBUNJOGJA.COM, KULON PROGO - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulon Progo berencana menambah anggaran untuk beban operasional kendaraan dinas, terutama untuk layanan umum.

Tambahan anggaran merupakan respon atas kenaikan harga BBM nonsubsidi.

Tambahan anggaran akan disiapkan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2026.

Alokasi Belanja Tidak Terduga (BTT) pun jadi opsi untuk menambah kekurangan anggaran operasional.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kulon Progo, Aris Syarifuddin, menyoroti rencana penggunaan BTT itu.

Ia mengingatkan agar Pemkab Kulon Progo berhati-hati dalam memanfaatkan BTT.

"Penggunaan BTT untuk menutup kekurangan anggaran BBM perlu dikaji secara cermat," kata Aris memberikan keterangannya pada Rabu (17/06/2026).

Kehati-hatian diperlukan mengingat BTT pada prinsipnya disiapkan untuk kondisi darurat, kebencanaan, atau keadaan yang benar-benar tidak bisa diprediksi.

Kajian diperlukan agar fungsi utama BTT sebagai instrumen penanganan keadaan darurat tidak dikurangi.

Aris memahami Pemkab Kulon Progo membutuhkan biaya operasional tambahan dengan adanya kenaikan harga BBM nonsubsidi.

Namun ia meminta penggunaan BTT untuk menambal kekurangan anggaran harus jadi pilihan terakhir.

"Paling penting adalah evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas penggunaan kendaraan dinas dan penguatan langkah-langkah efisiensi anggaran di tengah kondisi fiskal daerah yang ketat," ujarnya.

Baca juga: Pemkab Kulon Progo Buka Opsi Pemanfaatan BTT untuk Atasi Bengkaknya Operasional Kendaraan Dinas

Langkah Efisiensi

Aris mendorong Pemkab Kulon Progo menyiapkan langkah-langkah efisiensi yang terukur dalam menghadapi kenaikan harga BBM nonsubsidi. Seperti pembatasan pengunaan kendaraan dinas.

Langkah itu perlu diikuti dengan upaya digitalisasi rapat untuk efisiensi energi.

Termasuk pengaturan perjalanan dinas yang lebih selektif, hingga pemanfaatan kendaraan yang lebih hemat energi.