Pemkab Kulon Progo Buka Opsi Pemanfaatan BTT untuk Atasi Bengkaknya Operasional Kendaraan Dinas

TRIBUNJOGJA.COM, KULON PROGO - Anggaran operasional kendaraan dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulon Progo membengkak akibat kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi.

Sejumlah langkah pun disiapkan untuk menambal lonjakan biaya operasional kendaraan dinas.

Kepala Bidang Anggaran, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kulon Progo, Sri Sugiyarti, menyatakan pihaknya akan menambah anggaran operasional untuk kendaraan dinas di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

"Intinya pelayanan tetap harus jalan dan kami siapkan berapa pun anggaran yang dibutuhkan," kata Sri pada wartawan, Rabu (17/06/2026).

Penambahan anggaran terutama akan diberikan pada kendaraan dinas yang digunakan untuk layanan umum.

Seperti bus sekolah yang dikelola oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Kulon Progo.

Sebab bus sekolah wajib menggunakan BBM nonsubsidi, seperti Dexlite.

Selain itu, saat ini ada beberapa armada truk pengangkut sampah yang tidak bisa memakai BBM bersubsidi karena QR Code dari aplikasi Pertamina diblokir.

"Yang jelas kendaraan untuk pelayanan umum yang harus didahulukan, sedangkan untuk kendaraan dinas yang digunakan oleh kepala OPD misalnya, belum dibicarakan dulu," ujar Sri.

Pihaknya pun telah berkoordinasi dengan seluruh OPD terkait rencana tambahan anggaran operasional.

Salah satunya meminta tiap OPD menghitung kembali beban operasional yang dibutuhkan mengikuti kenaikan harga BBM nonsubsidi.

Nantinya tambahan anggaran akan diwujudkan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2026.

Baca juga: BPBD Kulon Progo Lakukan Penyesuaian Layanan Damkarmat, Imbas Kenaikan Harga BBM Nonsubsidi

Pergeseran Anggaran

Menurut Sri, skema yang digunakan adalah pergeseran anggaran.

"Nanti kalau anggarannya tidak cukup, bisa digeser dari alokasi Belanja Tidak Terduga (BTT)," jelasnya.

Sri memastikan penggunaan BTT untuk menambal kekurangan anggaran operasional menjadi opsi paling akhir.