Demi Stabilitas Sosial Politik, PSE UGM Minta Pemerintah Bisa Cegah Migrasi ke Pertalite

Ringkasan Berita:

• Kenaikan harga Pertamax dan Pertamax Green per 10 Juni 2026 terpaksa diambil pemerintah akibat lonjakan harga minyak dunia dan pelemahan rupiah.
• PSE UGM meminta pemerintah memiliki kemampuan riil untuk mencegah migrasi besar-besaran konsumen Pertamax ke Pertalite.
• Pengendalian konsumsi Pertalite sangat krusial karena BBM bersubsidi tersebut berfungsi sebagai bantalan penentu stabilitas sosial dan politik.

Laporan Reporter Tribun Jogja Christi Mahatma Wardhani

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Pertamina Patra Niaga melakukan penyesuaian harga Pertamax dan Pertamax Green per Rabu (10/6/2026). Penyesuaian harga ini mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia serta harga pasar keenomian.

Harga Pertamax yang semula Rp 12.300 naik menjadi Rp 16.250 per liter. Sementara harga Pertamax Green naik dari Rp 12.700 menjadi Rp 17.000. Sementara harga BBM subsidi tidak mengalami kenaikan.

Respons mendesak dari pemerintah

Menurut Peneliti Pusat Studi Energi (PSE) UGM, Dr. Rachmawan Budiarto, pengumuman kenaikan harga berbeda dari biasanya. Keputusan ini menyiratkan adanya kondisi urgen di dalam negeri.

"Kenaikan harga diumumkan tidak di waktu yang biasanya dipilih, biasanya untuk awal bulan. Timing ini dan background kondisi menyiratkan adanya kondisi urgen yang harus segera direspons oleh pemerintah," katanya, Rabu (10/6/2026).

Di sisi lain, ia menilai keputusan kenaikan harga Pertamax merupakan keterpaksaan yang harus diambil pemerintah. Mengingat, harga minyak dunia melambung di atas USD 90/barel bahkan sesekali melewati USD 100/barel. 

Ditambah lagi Indonesia harus melakukan impor di tengah pelemahan rupiah.

Cegah migrasi ke pertalite

Kebijakan kenaikan harga Pertamax ini harus diiringi dengan kemampuan riil pemerintah untuk mencegah migrasi ke Pertalite. 

Rachmawan menyebut ada dua model konsumen Pertamax, yaitu secara suka rela dan mambu membeli Pertamax dan terpaksa membeli karena terhalang regulasi serta pengaturan pembelian Pertalite.

Migrasi ke Pertalite pun tidak bisa dihindarkan, terlebih bagi konsumen yang selama ini mengonsumsi Pertamax demi kualitas bahan bakar yang lebih baik.

"Justru saat ini sangat dibutuhkan kemampuan riil pemerintah untuk mencegah migrasi ke Pertalite oleh pihak yang tidak boleh mengkonsumsi Pertalite," terangnya.

Pertalite hanya untuk yang berhak

Kemampuan pemerintah dalam mencegah migrasi sangat penting. Pasalnya, Pertalite bukan hanya alat untuk melancarkan aktivitas ekonomi, tetapi bantalan yang menjaga stabilitas sosial dan politik. 

"Pemerintah harus mampu menjaga agar Pertalite hanya dikonsumsi oleh pihak yang berhak. Dalam situasi seperti ini saya yakin pemerintah akan berusaha keras mengamankan pasokan, walau itu berarti beban subsidi yang sangat meningkat," ujarnya.

"Namun, jika migrasi ke Pertalite tidak bisa dikendalikan, maka bisa saja kebutuhan akan melampaui kuota pasokan. Atau, jika terjadi tindakan kriminal yang dipacu oleh beda harga sangat lebar antara Pertalite dan Pertamax, hal tersebut bisa menyebabkan kuota pasokan Pertalite dengan cepat terlampaui," imbuhnya. (maw)