Wacana Program MBG Gandeng Kantin Sekolah, Hasto Wardoyo Usulkan Desentralisasi Anggaran Lewat DAK​

Ringkasan Berita:

• Rencana BGN untuk mengoptimalkan kantin sekolah dalam pelaksanaan Program MBG mendapat respons positif dari Pemerintah Kota Yogyakarta.
• Upaya ini dinilai menjadi angin segar untuk efisiensi anggaran negara, sekaligus momentum peningkatan kualitas dan standarisasi kesehatan kantin di lingkungan sekolah.
• Menurut ​Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, jika manajemen operasional program nasional ini didesentralisasikan hingga ke tingkat sekolah dengan memanfaatkan fasilitas lokal yang ada.

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Rencana Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mengoptimalkan kantin sekolah dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendapat respons positif dari Pemerintah Kota Yogyakarta.

​Langkah ini dinilai menjadi angin segar untuk efisiensi anggaran negara, sekaligus momentum peningkatan kualitas dan standarisasi kesehatan kantin di lingkungan sekolah.

​Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, mengaku sangat menyambut baik jika manajemen operasional program nasional ini didesentralisasikan hingga ke tingkat sekolah dengan memanfaatkan fasilitas lokal yang ada.

Terlebih dalam kurun beberapa waktu terakhir, pemerintah pusat sudah menunjukkan kemampuannya dalam membentuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah.

​"Kalau bisa membentuk SPPG bisa, kenapa enggak membina kantin? Kan itu tergantung goodwill-nya bagaimana kita ingin membikin sekolah yang sehat dengan kantin yang sehat," ujarnya, Selasa (9/6/26).

​Mantan Kepala BKKBN RI tersebut tidak menampik, bahwa saat ini masih banyak kantin sekolah yang kondisi higienitas dan pemenuhan gizinya belum ideal. 

Perbaikan kualitas kantin sekolah

Oleh karenanya, pelibatan kantin dalam Program MBG ini dinilai sebagai pemantik yang sangat baik untuk mendorong perbaikan kualitas kantin sekolah.

​"Kantin sekarang kan juga banyak yang belum sehat. Makanya, saya kira itu spirit yang bagus banget, semoga bisa ya. Mudah-mudahanlah," tambah Wali Kota.

​Lebih lanjut, Hasto menyoroti sisi manajemen pengawasan Program MBG, yang rentang kendali dari pemerintah pusat hingga ke daerah terlalu jauh jika seluruh keputusan dan komando dilakukan secara terpusat.

​Ia mengusulkan agar Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) didesentralisasikan ke pemerintah daerah, salah satunya melalui mekanisme Dana Alokasi Khusus (DAK).

​"Dana Alokasi Khusus itu kan pengguna anggarannya pemerintah daerah, kuasa pengguna anggarannya bisa kepala-kepala dinas. Sehingga, pengawalannya, rantai kendalinya dekat, dan berbagi risiko. Kalau ada risiko, kan daerah ikut bertanggung jawab," jelasnya.

​Ia menilai, pelibatan pemerintah daerah akan sangat membantu meringankan beban pimpinan di tingkat nasional dalam mengawasi jutaan anak penerima manfaat hingga ke tingkat kelurahan.

​"Saya tidak bisa membayangkan ya, kalau jadi kepala di pusat terus harus mengendalikan semua seluruh Indonesia sampai di tingkat kelurahan itu. Berat sekali," tuturnya. (aka)