Rupiah Tembus Rp 18.100, Target Fisik Proyek Infrastruktur APBD DIY Terancam Penyesuaian

Ringkasan Berita:

• Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang telah menembus level Rp 18.100 mulai berdampak nyata pada sektor riil di daerah.
• Pemda DIY melaporkan sejumlah proyek infrastruktur fisik yang didanai APBD terancam mengalami penyesuaian atau pengurangan target volume akibat melambungnya harga material konstruksi berbasis impor.

 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Tren pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang telah menembus level Rp 18.100 mulai berdampak nyata pada sektor riil di daerah.

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta melaporkan sejumlah proyek infrastruktur fisik yang didanai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau APBD terancam mengalami penyesuaian atau pengurangan target volume akibat melambungnya harga material konstruksi berbasis impor.

Berdasarkan data Bloomberg pada perdagangan Senin (8/6/2026), mata uang dolar AS terus melanjutkan penguatan terhadap rupiah hingga menguat 0,44 persen ke level Rp 18.114,5 di awal perdagangan. Tak berselang lama, pada pukul 09.11 WIB, dolar AS merangkak naik ke level Rp 18.132 atau menguat 0,53 persen.

Lonjakan ini melanjutkan tren penutupan perdagangan sebelumnya yang berada di posisi Rp 18.036. Sepanjang hari ini, pergerakan dolar AS diperkirakan berada pada rentang Rp 18.104,5 hingga Rp 18.116,5. 

Secara akumulatif sepanjang tahun 2026, dolar AS tercatat telah menguat hingga 8,60 persen terhadap rupiah, meskipun bergerak variatif terhadap mata uang global lainnya seperti melemah terhadap EUR (0,01 persen), GBP (0,10 persen), AUD (0,07 persen), serta menguat terhadap JPY (0,04 persen), CHF (0,21 persen), dan CAD (0,10 persen).

Dampak Langsung pada Proyek Daerah

Sekretaris Daerah (Sekda) DIY Ni Made Dwipanti Indrayanti mengungkapkan, dampak gejolak makroekonomi ini telah sampai ke meja pemerintah daerah melalui laporan resmi dari jajaran dinas teknis.

Pihak ketiga atau rekanan kontraktor menyatakan kesulitan memenuhi volume pengerjaan di tengah melambungnya harga komoditas bahan baku.

"Sudah, saya sudah dikirimi surat laporan terkait proyek konstruksi dari para kontraktor konstruksi melalui dinas terkait. Itu kan bahan-bahan baku pembangunan banyak yang komponennya impor ya. Nilainya itu kan juga melambung ya, naik harganya di pasaran. Nah, ini kan berimbas pada masalah target fisik pembangunan proyeknya; ini mau seperti apa penyelesaiannya ke depan. Maka dari itu, saya minta nanti kita mengadakan rapat koordinasi untuk menyesuaikan hal ini," ujar Ni Made saat ditemui di Yogyakarta, Senin.

Menurut Ni Made, laporan tersebut bukan disampaikan langsung oleh kontraktor, melainkan laporan resmi dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral (DPUPESDM) DIY yang masuk pada akhir Jumat lalu. Proyek fisik yang terdampak di skala provinsi ini dinilai cukup banyak, terutama pada sektor infrastruktur jalan yang sangat sensitif terhadap perubahan harga.

"Cukup banyak ya proyeknya. Jadi saya tidak hafal jumlah pastinya berapa, cuman kalau dikelompokkan, misalnya ada proyek jalan, lalu proyek bangunan gedung. Tapi mungkin untuk proyek bangunan tidak terlalu terdampak parah ya; yang paling terasa dampaknya itu proyek jalan. Karena kan faktor harga BBM juga nanti ikut berpengaruh besar ke semua mobilitas material jalan," katanya menambahkan.

Skema APBD Paling Rentan

Kondisi ini menuntut penanganan yang berbeda antara proyek yang didanai pusat (APBN) dan daerah (APBD). Proyek dengan porsi APBN dinilai lebih aman karena koordinasi dan kebijakan penyesuaian diatur langsung secara nasional oleh kementerian terkait melalui satuan kerja pusat. Sebaliknya, proyek murni bersumber dari APBD Provinsi skala kewenangan DIY menghadapi ruang fiskal yang jauh lebih terbatas.

"Kalau proyek-proyek yang porsinya masih didanai oleh APBN sih koordinasinya masih aman-aman saja karena ditangani pusat. Tapi kalau proyek kita yang murni menggunakan anggaran daerah (APBD) kan agak susah menyiasatinya. Berarti kan kalau ada kekurangan dari sisi dukungan pembiayaan, mesti dilakukan evaluasi total pada volume pengerjaannya. Dan kita tidak bisa serta-merta pada tahun berjalan ini langsung menambah anggaran begitu saja. Pasti kan penganggarannya harus melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan seperti itu," jelas Ni Made.

Ia menekankan bahwa eskalasi harga material ini merupakan isu nasional yang dihadapi seluruh daerah di Indonesia yang tengah melaksanakan aktivitas pembangunan fisik. Persoalan mendasarnya kini bertumpu pada sejauh mana kekuatan anggaran masing-masing daerah mampu menanggung beban kenaikan tersebut.

Pemerintah Daerah DIY menegaskan tidak akan mengambil opsi menurunkan kualitas atau spesifikasi teknis bangunan demi mengejar target panjang atau volume proyek, karena hal tersebut berisiko memicu pelanggaran hukum dan temuan pemeriksaan. Pilihan yang paling rasional adalah penyesuaian target fisik, namun hal tersebut wajib dilandasi oleh regulasi atau keputusan resmi yang berkekuatan hukum.