Soal Wacana MBG Gandeng Kantin Sekolah, Ini Tanggapan Pemda DIY

Sebagai langkah antisipasi, Pemda DIY telah memfasilitasi berbagai pelatihan bagi para tenaga penjamah makanan, baik secara tatap muka maupun daring. 

"Cuman memang tidak sekadar kemudian bicara soal pelibatan kantin itu saja, melainkan juga perlu disiapkan ada sistem pendukung yang baik. Nanti bagaimana cara kita membentuk ekosistem kantin ini supaya semuanya bisa berjalan dengan optimal," tambahnya.

Disparitas Kesiapan di Tingkat Kabupaten/Kota

Mengenai kesiapan implementasi pemenuhan syarat kelayakan gizi dan sanitasi di tingkat kabupaten/kota, Pemda DIY terus melakukan evaluasi dan dorongan percepatan. Terpantau adanya disparitas atau perbedaan kecepatan pergerakan antardaerah di wilayah DIY.

"Cukup banyak yang harus didorong ya. Kemarin kami itu melakukan push (dorongan), dalam artian kenapa kok bisa ada daerah yang pergerakannya cukup cepat, contohnya seperti Kulon Progo itu cepat sekali meresponsnya. Jadi progres adanya syarat-syarat itu cepat selesai. Oh, selain Kulon Progo, wilayah kota seperti Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman itu juga pergerakannya cepat ya," ungkapnya.

Namun, perhatian khusus kini tengah diarahkan kepada Kabupaten Gunungkidul yang proses penyiapan syarat-syaratnya cenderung berjalan lebih lambat dibandingkan tiga wilayah lainnya.

"Kalau Gunungkidul, itu yang sedang kita usahakan betul agar semuanya bisa bergerak bersama dengan cepat. Sampai kita ingin tahu perkembangannya, kenapa Gunungkidul ini yang agak telat? Permasalahannya sebenarnya ada di mana? Tapi pada pertemuan kalau tidak salah akhir Mei kemarin—sekarang kan sudah masuk Juni ya—pada akhir Mei itu mereka semua sudah menyanggupi untuk kemudian bisa melakukan akselerasi (percepatan)," tutup Ni Made.

Empat Langkah Prioritas BGN

Wacana school-based kitchen ini sejalan dengan restrukturisasi kebijakan di tubuh BGN. Kepala BGN Nanik S Deyang, yang baru ditunjuk menggantikan Dadan Hindayana, sebelumnya telah mengumumkan empat langkah prioritas untuk memastikan program MBG berjalan efektif.

Pertama, melakukan refocusing penerima manfaat dari target kuantitas 82 juta penerima menjadi prioritas peningkatan kualitas layanan. Kedua, memprioritaskan kelompok yang paling rentan membutuhkan intervensi gizi, yakni ibu hamil, ibu menyusui, balita, hingga anak usia sekolah dasar.

Ketiga, menetapkan moratorium pembangunan SPPG atau dapur MBG baru untuk menata ulang persebaran layanan, membenahi dapur yang sudah ada, serta meningkatkan kualitas SDM dan fasilitas. 

Keempat, menyiapkan skema alternatif yang lebih adaptif dan efisien untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). BGN juga menegaskan tidak segan melakukan penangguhan (suspend) terhadap dapur yang terbukti tidak memenuhi standar operasional. Langkah komprehensif ini diharapkan mampu memberikan dampak nyata pada perbaikan status gizi masyarakat secara riil.